TUBAN, SUARADATA.com-Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Tuban menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-2 dengan agenda pergantian kepengurusan masa bakti 2021–2025, Kamis (15/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung di gedung Korpri diikuti oleh 34 penghulu. Terdiri dari 20 kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan 14 penghulu non-kepala KUA. Selain itu, acara tersebut langsung dihadiri Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum dan Ketua APRI Jawa Timur, Wawan Ali Suhudi.
Ketua Panitia Muscab II APRI Tuban, Nur Puat menyampaikan, Muscab digelar karena masa kepengurusan periode 2021–2025 telah berakhir. Selain pemilihan pengurus baru, agenda utama dalam Muscab ini adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus lama.
“Muscab ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi ajang evaluasi dan perumusan strategi agar peran penghulu di masyarakat makin optimal,” ungkapnya.
Sebelum pelaksanaan Muscab, digelar diskusi panel untuk membahas berbagai permasalahan dan solusi. Terlebih, terkait administrasi kependudukan yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam pelayanan penghulu.
“Harapannya, para penghulu ke depan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan solutif kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tepat dan inovatif.
“Semoga yang terpilih nanti adalah sosok terbaik yang mampu membawa APRI Tuban lebih maju dengan program-program yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” harapannya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, yang hadir dan membuka kegiatan mewakili Bupati Tuban menyampaikan, apresiasi atas kontribusi APRI dalam memperkuat pelayanan keagamaan di tengah masyarakat.
“Semoga Muscab ini dapat menghasilkan program kerja dan struktur kepengurusan yang kuat, serta mampu memberi kontribusi nyata sesuai AD/ART organisasi,” terangnya.
Wabup Joko juga berharap, APRI Tuban terus bersinergi dengan Kementerian Agama dan Pemkab Tuban, terutama dalam mendukung kebijakan prioritas daerah, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan keluarga, serta penanggulangan pernikahan dini.
“Pemberian dispensasi nikah harus lebih selektif demi aspek kesehatan dan masa depan generasi muda. Ini bagian dari upaya kita bersama untuk menekan angka stunting di Kabupaten Tuban,” tegas mantan Kepala Bappeda Litbang Tuban itu.
Wabup menekankan, program kerja APRI ke depan harus selaras dengan kebijakan Pemkab Tuban dan Kemenag. Pasalnya, sebagai mitra strategis dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Kami minta teman-teman penghulu agar program kerjanya busa terus selaras dengan kebijakan Pemkab Tuban,” harapnya.(Sal/And/Red)
