TUBAN, SUARADATA.com-Bupati Aditya Halindra Faridzky menegaskan, untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tuban masih akan stabil dalam waktu dekat.
Menurutnya, kebijakan setiap daerah terkait tarif pajak adalah hak prerogatif kepala daerah masing-masing. Hal itu disampaikan Bupati Tuban, setelah rapat paripurna bersama DPRD, Rabu (13/8/2025).
“Kalau di Tuban, kami rasa masih mumpuni tanpa menaikkan PBB. Ada strategi lain untuk meningkatkan PAD. Jadi ini bukan satu-satunya cara,” ujar bupati yang akrab disapa Lindra.
Ia menambahkan, Pemkab Tuban sudah cukup lama tidak menaikkan tarif PBB dan saat ini kebijakan tersebut belum menjadi prioritas. Lindra menegaskan, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditempuh melalui jalur lain, seperti optimalisasi pengelolaan aset pemerintah daerah.
“Pemerintah punya banyak aset yang bisa dikelola oleh BUMD agar menghasilkan pendapatan. Misalnya, Komplek Tuban Abirama, itu bisa kita manfaatkan dengan mengisi tenant atau mengelola area parkirnya,” jelasnya.
Dengan strategi ini, Pemkab Tuban berharap pendapatan daerah bisa terus meningkat tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.(Sal/And/Red)
