TUBAN,SUARADATA.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten Tuban resmi menyepakati dan menandatangani berita acara persetujuan bersama terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Tuban bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025) sore.
Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Tuban pada pukul 15.37 WIB itu dihadiri oleh 36 anggota dewan dari berbagai fraksi. Agenda paripurna mencakup tiga pokok bahasan penting, yaitu penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Kemudian penyampaian kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) serta pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2026, dan terakhir penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Tuban dengan pimpinan DPRD.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro menyampaikan, rasa syukurnya karena seluruh agenda penting dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ia menyebut proses pembahasan APBD 2026 telah melalui tahapan yang panjang sejak awal Oktober.
“Alhamdulillah, tiga agenda yang kita bahas dalam paripurna hari ini mulai dari Propemperda, pendapat akhir fraksi-fraksi, hingga penandatanganan APBD semuanya terlaksana dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, pembahasan APBD ini cukup panjang, dimulai sejak awal Oktober. Tahapan demi tahapan telah dilalui bersama, mulai dari Banggar hingga pembahasan di masing-masing komisi. Syukur alhamdulillah, semua berjalan lancar.
“Tahapan demi tahapan telah kita lalui bersama, mulai dari Banggar hingga pembahasan di masing-masing komisi. Syukur alhamdulillah, semua berjalan lancar,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun rancangan APBD 2026. Ia menilai, momentum paripurna kali ini sangat bersejarah karena bertepatan dengan Hari Pahlawan.
“Hari ini sangat luar biasa. Kita menutup pembahasan APBD bertepatan dengan Hari Pahlawan. Semoga seluruh jerih payah kita menjadi amal dan keberkahan bagi masyarakat Tuban,” ujar Bupati Halindra dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Mas Bupati sapaan akrabnya menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 telah disesuaikan dengan berbagai ketentuan terbaru dari pemerintah pusat dan provinsi, termasuk perubahan alokasi dana transfer ke daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.
“Secara umum, pendapatan daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,749 triliun, mengalami penyesuaian turun dari target sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,919 triliun, dengan pembiayaan daerah tetap sebesar Rp170,5 miliar,” tuturnya.
Bupati menegaskan bahwa meskipun terdapat penyesuaian anggaran, Pemkab Tuban berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan tetap fokus pada belanja wajib, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah Kabupaten Tuban dituntut untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar mampu menjamin ketersediaan dana bagi belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat, serta mendukung peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Persetujuan bersama antara Bupati Tuban dan pimpinan DPRD Tuban tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi, sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Di akhir sambutannya, Bupati Halindra berharap semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan.
“Semoga rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang kita sepakati bersama hari ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tuban,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
