TUBAN, SUARADATA.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi panitia khusus (pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban Tahun Anggaran 2025, Jum’at (10/4/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD melalui pansus secara resmi menyerahkan sejumlah catatan kepada eksekutif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro mengatakan, pembahasan LKPJ telah dilakukan secara intensif bersama seluruh komisi dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dari hasil pembahasan tersebut terdapat sejumlah poin utama yang menjadi perhatian DPRD.
“Fokus kami yang pertama adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih maksimal. Memang sudah ada peningkatan, tetapi kami berharap ke depan bisa lebih dioptimalkan lagi,” ujarnya.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi sorotan penting. DPRD berharap peningkatan kualitas pendidikan dapat berdampak langsung pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban.
“Pendidikan harus lebih maksimal dalam pengelolaannya, sehingga mampu mendorong peningkatan IPM,” tambahnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti sejumlah program yang belum mencapai target pada tahun anggaran 2025. Hal ini menjadi dasar rekomendasi agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan secara optimal.
“Dari sisi anggaran, DPRD turut menekankan pentingnya penyerapan anggaran secara maksimal oleh seluruh OPD,” tegasnya.
Pasalnya, masih terdapat potensi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang perlu diminimalisir pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap di tahun 2026 seluruh OPD benar-benar memaksimalkan anggaran yang sudah direncanakan sejak awal,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja.
“Poin-poin yang disampaikan pansus, terutama terkait pelayanan dasar, kesehatan masyarakat, serta kesejahteraan, akan menjadi perhatian kami untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Hal tersebut telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
“Kami telah menyusun strategi untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tentu membutuhkan intervensi dari berbagai sektor, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
