TUBAN, SUARADATA.com-Komisi I DPRD Kabupaten Tuban menegaskan pentingnya efisiensi anggaran yang disertai dengan ketepatan kebijakan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu ditekankan dalam rapat kerja pembahasan perubahan KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2025, Rabu (9/7/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Suratmin, rapat yang digelar mulai pukul 14.25 WIB itu dihadiri oleh tiga mitra kerja, termasuk BKPSDM dan Bapperida. Dalam forum tersebut, terungkap bahwa sejumlah OPD mengalami pemangkasan anggaran cukup besar. Termasuk, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi nasional yang digulirkan pemerintah pusat.
“Kita paham betul soal keterbatasan fiskal, namun bukan berarti kualitas pembangunan daerah boleh menurun. Justru di saat seperti inilah, kebijakan dari OPD harus lebih tepat sasaran,” tegas Suratmin dalam keterangannya.
Komisi I mendorong agar efisiensi anggaran tidak dijadikan alasan dalam pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah. Seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kita tahu keterbatasan ini nyata, tetapi justru di situlah pentingnya setiap OPD mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Jangan sampai hanya karena anggaran terbatas, indikator kunci seperti angka kemiskinan dan IPM stagnan,” terangnya.
Meski ada penyesuaian alokasi anggaran, Komisi I menegaskan, program-program prioritas harus tetap berjalan optimal. Pasalnya, keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
“Kita berharap tahun depan ada perbaikan capaian meski dengan anggaran terbatas. Maka kreativitas dan keberanian mengambil kebijakan strategis sangat dibutuhkan dari para OPD,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi I mengapresiasi mitra kerja yang telah menyampaikan paparan secara rinci, termasuk alasan kenaikan dan penurunan pos anggaran tertentu. Hal ini akan menjadi pijakan penting dalam pengawasan dan evaluasi Komisi I ke depan.
“Penjelasan tersebut akan menjadi dasar pengawasan yang dilakukan Komisi I dalam proses implementasi nantinya,” jelasnya.
Selain isu efisiensi anggaran, Komisi I juga menyoroti persoalan strategis lain. Seperti penanganan banjir yang berdampak pada petani dan beban belanja kepegawaian yang semakin menekan ruang fiskal. Komisi I menekankan agar dalam perubahan anggaran, program yang menyentuh masyarakat terdampak harus tetap diprioritaskan.
“Kami ingin memastikan bahwa arah kebijakan fiskal daerah bukan hanya mengikuti arahan pusat, tapi juga responsif terhadap kondisi nyata di lapangan,” pungkas Suratmin.
“Rapat kerja ini menegaskan posisi Komisi I sebagai pengawal arah kebijakan fiskal daerah yang tidak hanya patuh pada aturan pusat. Tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan dan dinamika di lapangan,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
