MALANG, SUARADATA.com-Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, telah mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP RI) Maruarar Sirait, SIP saat meninjau perumahan PNS di Bandulan, Sukun, Jumat (17/10/2025).
Ia memaparkan beberapa pembangunan perumahan bersubsidi, sebagian telah dibangunnya dengan biaya APBD Kota Malang. Kegiatan ini sebagai implementasi dari Instruksi Presiden RI (Inpres RI), terkait percepatan program rumah bersubsidi. Sekaligus mendukung penuh program nasional pembangunan tiga juta rumah.
“Kami melalui bantuan sosial (bansos), telah membantu peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi lebih layak dan sehat sebanyak 267 unit rumah pada 2023 dan 2024 menelan biasa sebesar Rp 5,26 miliar. Dilanjutkan perencanaan pembangunan 100 rumah layak huni pada 2025 dan 2026. Disiapkan anggaran APBD sebesar Rp 3 miliar,” papar dia.
Selain melalui bansos untuk peningkatan pembangunan RTLH, Wali Kota, Wahyu Hidayat, juga menginformasikan pembangunan perumahan bersubsidi untuk PNS. Tersebar di tiga kelurahan yakni Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 176 unit rumah. Dibangun pada 2006 – 2009.
Selanjutnya, di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru ada 64 unit rumah. Dibangun pada 2010 – 2012. Dan di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun. Ada pembangunan rumah bersubsidi PNS sebanyak 319 sudah terbangun.
“Saat ini masih berlangsung pembangunannya, ada sebanyak 208 unit rumah dan ada 33 unit lagi akan dimulai pengerjaannya secepatnya. Secara keseluruhan kita target sebanyak 560 unit rumah nantinya. Di atas lahan seluas 74.028 meter persegi. Semuanya kita kolaborasikan dengan pengembang perumahan dikuati secara landasan hukum dan peraturan regulasi yang berlaku,” beber Wahyu lagi.
Sebelumnya, Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, SIP pun telah menyampaikan, progam perumahan bersubsidi difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Targetnya sebanyak 350 ribu untuk sementara waktu di seluruh tanah air seperti Aceh, Papua, Maluku Utara, NTT.
“Saat ini terhitung per 1 Januari hingga 16 Oktober 2025, yang kita serahkan ke masyarakat ada sebanyak 202.267 unit rumah. Kemudian ada 47 ribu sekian, kategori ready stock sudah jadi tapi belum diserahterimakan. Lainnya ada yang masih proses membangun, ada pula yang sudah jadi dan mendapatkan persetujuan kredit tapi belum diserahkan juga. Totalnya ada 247, 857 unit rumah,” terang Ara sapaan Menteri PKP RI.
Menurutnya, Presiden RI banyak membantu kepada masyarakat dengan kemudahan BPHTB gratis serta memberikan kuota 350 ribu bersubsidi. Menunjukkan negara hadir dan keberpihakan serta peduli kepada rakyatnya. Belum lagi, Pemerintah Pusat menyediakan KUR perumahan senilai Rp 130 triliun.
“Tentunya ini sebuah kebijakan luar biasa selama Indonesia merdeka 1945 silam. Kita pun dari pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada developer atau kontraktor. Dengan modal Rp 10 miliar bisa memiliki kesempatan keuntungan maksimum sebesar Rp 50 miliar omsetnya,” ujar Ara.
Dikemukakan lagi, apa yang didapatkan memiliki perumahan bersubsidi. Keuntungan pertama adalah adanya subsidi bunga sebesar 5 persen, kedua proses pengajuan kreditnya lebih cepat. DP-nya cukup satu persen dari pemohon, BPHTB dan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dapat tanah seluas 60 meteran persegi.
“Teman-teman media bisa memanfaatkan program ini, yang gajinya masih di bawah Rp 10 juga perbulannya. Namun begitu, menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap hal yang kurang baik di lapangan. Bisa tetap dilaksanakan oleh media, dan tetap tidak hilang haknya sebagai MBR,” ungkapnya.(Iwan/And/Red)
