Reporter: Nur Salam
TUBAN, SUARADATA.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban selalu istiqomah dan sudah 6 kalinya menerina Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
WTP tersebut diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19, opini yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2019 diserahkan langsung oleh kepala perwakilan BPK Jatim, Joko Agus Setyono ke Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban, H.M. Miyadi, di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Sidoarjo, Senin (15/06/20).
Setelah menerima penghargaan, Bupati Tuban, Fathul Huda mengungkapkan, rasa syukur dengan Opini WTP dari BPK. Prestasi ini menunjukkan sistem administrasi dan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tuban berdasarkan penilaian BPK sudah berjalan dengan baik. Selain itu, tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dijalankan dengan baik.
“Selain kepada seluruh Pegawai di lingkup Pemkab Tuban, saya juga berterima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tuban yang selalu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” terangnya Huda sapaan akrabnya.
Selanjutnya, Bupati dua periode ini berharap, capaian ini kedepan dapat terus di pertahankan. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bukan hanya predikatnya. Tetapi harus dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.
“WTP adalah bukti keseriusan Pemkab Tuban dalam mewujudkan pelayanan lebih baik. Dan menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Tuban yang sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Mohammad Miyadi mengaku, bersyukur pemkab bisa mempertahankan prestasi ini. Diharapkan perolehan capaian WTP ini bisa meningkatkan pelayanan dimasyarakat.
“Semoga Kabupaten Tuban terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.(Sal/And/Red)
