MALANG, SUARADATA.com-Wali Kota Malang, Sutiaji menegaskan terkait penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (DATKD) Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp 1.188 triliun dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
“Nilainya sedikit lebih tinggi dari yang diproyeksikan di RAPBD, yakni Rp 1.113 triliun. Kita fokuskan pada pembangunan yang sudah ditentukan. Dengan segala kesiapan yang dimiliki Kota Malang, pastinya mengoptimalkan lebih bagus lagi,” tegas dia, kepada wartawan, Jum’at (16/12/2022).
Masih kata dia, selain untuk pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Tentunya dana transfer tersebut juga dioptimalkan buat kesejahteraan warga Kota Malang. Sebagaimana menjadi arahan bapak Presiden Jokowi dan bu Gubernur Khofifah.
“Kita akan dorong terus lebih fokus lagi pemantapannya, utamanya pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan warga. Mengingat Kota Malang sendiri berhasil dinilai A tiga tahun berturut-turut, oleh pemerintah pusat terkait akuntabilitasnya,” katanya.
Selanjutnya, dilandaskan pada pemahaman yang ada. Kehadiran APBN dan APBD menjadi bagian dari instrumen menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Melihat kondisi perekonomian di tengah ketidakpastian global.
“Yang kita rasakan, sepertinya masih akan berlanjut hingga tahun mendatang. Karenanya, akuntabilitas pemanfaatan anggaran harus terus ditingkatkan dan dijaga kualitasnya. Sebab, ini menyangkut uang rakyat. Sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar,” tambahnya.
Berikut arahan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kepada semua Kepala daerah di seluruh Jawa Timur. Hendaknya menguatkan dan meningkatkan sinerginya.
“Demi melahirkan signifikasi produksi. Karena bisa melahirkan percepatan target pembangunan, baik fisik, SDM, ekonomi serta sosial budaya yang berujung pada kesejahteraan bagi masyarakatnya,” cetus dia.
Pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurutnya, salah satu tujuan utama dengan catatan perlunya dilakukan pelaksanaan program belanja bidang pendidikan, kesehatan, penguatan SDM serta penguatan hilirisasi industri.
“Yang menguatkan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan program pembangunan lainnya,” imbuhnya.
Semuanya itu, sambung dia lagi, selaras dan sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Jika APBN pada 2023, difokuskan pada enam hal. Antara lain, penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Berikutnya, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
“Ditambah lagi, perlunya pembangunan infrastruktur guna menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, salah satunya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kemudian, diadakannya revitalisasi industri. Dan terakhir, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi,” pungkasnya.(Iwn/And/Red)
