MALANG, SUARADATA.com-Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, S.T.,M.M, meninjau kawasan TPA Sampah Supiturang, Mulyorejo Sukun. Sekaligus mendengarkan paparan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait rencana pelaksanaan penerapan program refuse derived fuel (RDF), Selasa (27/8/2024).
Hasil dari paparan tersebut, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menjelaskan, Pemkot Malang melalui DLH berencana usulkan program bahan bakar alternatif dari bahan-bahan sampah. Biasa dinamai RDF memiliki nilai ekonominya cukup besar. Jika dikelola dengan baik dan benar.
“Penerapan RDF digarap melalui hasil sampah, perharinya sebanyak 120 ton. Kita siapkan lahan seluas 1,8 hektare di kawasan Supiturang sini. Sampah Kota Malang dari berbagai komponen masyarakat. Perharinya mencapai 700 yang tercatatkan. Besarnya capaian sampah perharinya itu, berharap bisa diimplementasikan oleh DLH untuk mewujudkan program RDF tersebut,” jelas Iwan.
Inisiasi dari program RDF ini, kata Iwan, sebenarnya sudah lama dimunculkan dari Jakarta. Berharap yang di daerah bisa merealisasikannya agar berkembang lebih maju nantinya. Namun seiring program RDF ini, pihaknya menginginkan adanya peminatan dari pembelinya atau offtaker.
“Hal itu, sepertinya sudah dipikirkan dan dianalisis secara penghitungan oleh Sekkota maupun Kepala DLH. Karena potensi penghasilannya, kami meyakini menjanjikan bagi pendapatan asli daerah (PAD) ke depannya. Jika penerapannya dilakukan dengan baik dan benar,” ucap dia.
Pengelolaan sampah di TPA Supiturang Mulyorejo, menurut Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri ini, pengelolaan sampahnya sistem terpadu (TPSP). Patut mendapatkan dukungan atau sokongan dari bank dunia.
“Kami berharap besar semoga pada 2025 atau 2026, bisa terealisasikannya dengan segera. Kami yakini penerapan RDF ini, jika sudah jalan. PAD Kota Malang bakal kian bertambah, bahkan nilai operasional manajemennya bagi program RDF bisa dilakukan secara mandiri,” terangnya.
Diucapkan kembali, untuk kebutuhan program RDF tersebut. Pemkot Malang sebelumnya harus menyediakan dana talangan, untuk kebutuhan biayanya. Sebelum diklaimkan ke bank dunia lewat Kemendagri. Untuk tahun pertama, dana talangannya mencapai Rp 55 miliar. Bakal berlangsung sampai lima tahun ke depan.
“Penerapan RDF di Kota Malang, tidak akan membenahi APBD. Karena nilai hasilnya cukup menjanjikan, meningkatkan tambahan PAD. Serta bisa beroperasional secara mandiri, untuk pemenuhan SDM maupun biaya operasional lainnya,” ucapnya.
Diluar program RDF, Iwan kembali menuturkan, pengelolaan sampah di TPS harus bisa menjadi percontohan. Diambil lima TPS sebagai percontohan, TPS bagi lainnya. Tersedianya sarana prasarana (sarpras) yang memadai. Mencakup kelengkapan fasilitas lainnya, seperti pagar pengamanan dan tempat pembuangan air lindinya.
“Kami melihat TPS di Kota Malang usai terjun ke lapangan. Terpotret pengelolaan sampahnya, semisal di TPS Sulfat dan TPS Muharto. Masyarakatnya belum tertib dan sadar, karena masih banyak sampah berserakan. Untuk itu, dibutuhkan penyelesaian dan penertiban dari DLH,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya menambahkan, perencanaan oleh Pj Wali Kota Malang kebutuhan biaya operasional penerapan program RDF diperkirakan mencapai Rp 7,5 miliar pertahunnya. Hasilnya dari program RDF diyakini mencapai puluhan miliar rupiah.
“Program RDF ini adalah pengganti bahan bakar batu bara. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh perusahaan besar dibidang penyedia energi. Contohnya, energi listrik PJB di wilayah Paiton Probolinggo. Program RDF ini dinilai sangat menjanjikan bagi PAD. Selanjutnya, tinggal memikirkan jalinan dengan offtaker. Karena mereka (offtaker) bagian dari mitra pelanggan,” tambah Rahman.
Rahman pun menukaskan, yang disampaikan Pj Wali Kota Malang tentang pengelolaan sampah di TPS mesti ada perubahan pola penerapannya. Pj berharap pengangkutan sampah di TPS jam 7 pagi sudah kelar dan diharapkan ada lima TPS yang dijadikan pilot project di Kota Malang.
“Di antaranya, TPS Sulfat, Muharto, Pandanwangi, Merjosari dan Kedungkandang. Kita akan perbaiki dan meningkatkan keberadaannya. Perubahan desaign-nya mulai pagar pengamannya, tempat pembuangan air lindinya dan fasilitas lainnya. Kita akui pengangkutan sampah dari TPS ke TPA butuh waktu. Mengingat, satu TPS terkadang bisa tiga sampai empat rit pengangkutan,” tuturnya.
Mewujudkan lima TPS menjadi pilot project di Kota Malang, disebutkannya, lewat program LSDP akan dianggarkan dari bank dunia pada lima tahun sebesar Rp 185 miliar. Pemkot Malang diharapkan menyediakan dana talangan, nantinya bisa diklaimkan (reimburse) ke Kemendagri atau bank dunia. Pada tahun pertama skema penganggarannya sebesar Rp 55 miliar.
“Perlu kami sampaikan, pengembangan pengelolaan sampah di Indonesia. Yang mendapatkan bantuan dari bank dunia, dijadikan sebagai pilot project ada tiga daerah yakni Kota Malang, Palembang dan Banjarmasin. Pak Pj Wali Kota lagi berjuang untuk mendapatkan skema penganggaran tahun pertama sebesar Rp 55 miliar tersebut,” pungkasnya.(Iwan/And/Red)
