TUBAN-Sekitar 80 perwakilan perusahaan di Kabupaten Tuban mengikuti Koordinasi Forum CSR 2019 bersama jajaran Pemkab Tuban, pada Senin (4/3/2019).
Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Wiyana yang hadir dalam acara itu menyampaikan, kegiatan ini menjadi medium koordinasi dan sinergitas antara Pemkab Tuban dan perusahaan terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, menjadi langkah awal penyelarasan serta sebagai wahana untuk mengevaluasi program CSR tahun lalu. Sebab, tahun lalu program CSR kurang optimal karena belum maksimal dan bersinergi.
“Hal ini menjadi langkah awal penyelarasan antara program CSR perusahaan dengan program prioritas Pemkab Tuban,” jelasnya.
Mantan Kepala Bappeda Tuban ini menambahkan, program CSR merupakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang wajib dilaksanakan, namun Pemkab tidak membatasi ranah program CSR perusahaan. Program CSR tersebut dapat bersifat fisik maupun bersifat pemberdayaan masyarakat yang menyentuh sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Disamping itu, program CSR mampu melahirkan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.
“Melalui CSR, Masyarakat dapat merasakan dampak positif dan ikut merasa memiliki perusahaan tersebut. Hal ini penting guna keberlangsungan perusahaan,” tutur Budi sapaan akrabnya.
Pemkab berharap, setelah koordinasi ini lahir terobosan baru yang dapat mendukung peranan perusahaan dan bersinergi dengan Pemkab Tuban. Terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Wali. Selain itu, disarankan agar program CSR yang telah dilakukan perusahaan dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
“Melalui cara itu masyarakat dapat mendukung keberadaan perusahaan. Tujuan akhirnya untuk memajukan daerah kabupaten Tuban yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Diketahui, pada 2018 perusahaan yang telah melaporkan program CSR sebanyak 30 perusahgaan dengan realisasi anggaran mencapai Rp 35.198.412.797. Adapun proporsi peruntukan dana CSR tahun 2014-2018 terdiri atas ekonomi, pendidikan, kesehatan, fisik atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bentuk lainnya.(SAL)
