MALANG, SUARADATA.com-Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan arahannya dengan tegas.
Disisa masa jabatannya tinggal sepuluh bulan lagi pada 24 September 2023, pihaknya meminta kepada semua OPD, serius membantu menekan angka kemiskinan di Kota Malang hingga angka 3,77 persen.
“Karena hal itu, sesuai yang tertuang di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Disebutkan, angka kemiskinan di Kota Malang sebesar 3,77 persen,” tegas Wali Kota Sutiaji, sewaktu membuka rakor TPKD 2022, diprakarsai Bappeda, Kamis (24/11/2022).
Menurutnya, angka satu persen terkait dengan angka kemiskinan sangat berarti. Segenap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya (tusi) memberikan dukungannya. Sekaligus berkomitmen dan bertekad turut menekan angka kemiskinan lebih kecil lagi, dari waktu ke waktu.
“Dan terjadinya pandemi covid-19 berlangsung setahun atau dua tahun kemarin. Secara tidak langsung, ikut menyumbang angka kemiskinan kian bertambah. Oleh karenanya, untuk menanggulangi kemiskinan secara masif. Butuh secara inklusif kolaboratif, yakni keterlibatan semua OPD dan pihak terkait lainnya,” jelas dia.
Untuk itu, lanjut dia, supaya bisa menghasilkan kinerja maksimal dalam menekan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Dibutuhkan secara akurasi data, akurasi waktu, akurasi hasil serta satu data yang terintegrasi.
“Oleh karenanya, kita mesti berkomitmen dan bertekad serius sekaligus memiliki rasa tanggungjawab serta mampu menyelesaikan tugas yang diamanatkan dengan baik dan benar, ikhlas beserta sabar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua TPKD Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko pada rakor tim penanggulangan kemiskinan daerah (TPKD) 2022. Dalam laporannya langsung kepada Wali Kota Malang, Sutiaji. Disebutkan beberapa hal, antara lain angka kemiskinan di Kota Malang mencapai 4,62 persen.
“Ditambahkan, angka indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,87 persen, dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,22 persen. Angka tersebut didapatkan dari 2021 kemarin. Mengalami kenaikan karena masa covid-19, dibandingkan pada tahun sebelumnya,” ungkap Sofyan Edi.
Diperjelas lagi olehnya, dari perhitungan Maret 2020 hingga Maret 2021. Dampak kenaikan angka kemiskinan di Kota Malang. Dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama pembatasan kegiatan masyarakat dari sisi ekonomi.
“Yang kedua adalah adanya penurunan produksi menyebabkan pengurangan jam kerja pegawai. Dan ketiga, adanya pengurangan tenaga kerja yakni terjadinya PHK diberbagai perusahaan,” papar Ketua TPKD.
Demikian halnya, untuk anggaran penanggulangan kemiskinan daerah. Kota Malang telah mengeluarkan sebesar Rp 599,10 miliar pada 2021 kemarin. Terbagi tiga point, meliputi anggaran jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp 271,79 miliar.
“Kedua anggaran pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah anggapan pemberdayaan usaha mikro Rp 32,51 miliar. Ada kenaikan hampir sebesar Rp 300 miliar, dibanding pada 2020 kemarin. Hanya sebesar Rp 300,57 miliar,” tandas dia.
Pria menjabat Wawali Kota Malang ini juga menginformasikan, jika penguatan data kemiskinan di Kota Malang masih menemui kendala. Salah satunya adalah adanya penolakan dari warga, sewaktu dilakukan pendataan. Disebabkan kurangnya pemahaman dari masyarakat. Sehingga butuh pendampingan dari OPD terkait.
“Berikutnya, masih adanya data pensasar tidak padan secara administrasi kependudukan. Sehingga dibutuhkan pemadanan data di Dispendukcapil setempat. Terakhir, perlunya dukungan infrastruktur digital yang memadai kapasitasnya dari Diskominfo,” beber dia lagi.
Selanjutnya, ada dua kecamatan yang dijadikan data uji coba dalam pembahasan data kemiskinan disampaikan pada rakor tersebut. Yakni Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Dimana Kecamatan Kedungkandang memiliki responden sebanyak 7.951 orang.
“Dan Kecamatan Sukun memiliki responden 8.013 orang dari target dua kecamatan itu total 52.881 orang. Hanya tercapai 15.964 orang atau sekitar 31,25 persen responden yang mengisi kuesioner,” pungkasnya.(Iwn/And/Red)
