SEMARANG, SUARADATA.com-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah Tahun 2025, di Semarang, Kamis (14/8/2025)
Mengusung tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi”, forum ini menjadi ajang strategis memperkuat sinergi. Selain itu, memperlancar komunikasi dan menyatukan langkah antara industri hulu migas, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta, Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Demak Eisti’anah, Wakil Bupati Grobogan Sogeng Prasetyo, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta para kepala kantor pertanahan dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, Blora, Demak, dan Grobogan. Turut hadir perwakilan Pemkab Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan menegaskan, pentingnya forum ini sebagai wadah komunikasi dua arah.
“Keberhasilan industri ini bergantung pada kerja sama erat semua pihak. Forum ini kami harap melahirkan solusi konkret, mulai dari isu pertanahan hingga pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM),” ujarnya.
Menurutnya, industri hulu migas sangat vital bagi ketahanan energi nasional dan kontributor utama penerimaan negara.
“Faktanya, keberhasilan industri ini bergantung pada kerja sama erat antara kita semua,”tambahnya.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta menambahkan, keberhasilan hulu migas saat ini tak hanya diukur dari produksi, tetapi juga keberadaan dan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, pentingnya percepatan sertifikasi tanah hasil pengadaan KKKS menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan pelaksanaan PPM yang efektif sebagai perisai sosial industri.
“PPM bukan formalitas, melainkan investasi sosial jangka panjang untuk membangun kepercayaan,” tegasnya.
Eka juga menyoroti pentingnya strategi percepatan sertifikasi tanah yang diperoleh KKKS sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan apresiasinya terhadap dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa PPM bukan sekadar formalitas, melainkan investasi sosial yang esensial.
“PPM yang efektif akan menjadi perisai sosial kita di lapangan. Ini adalah investasi untuk meraih kepercayaan dan keberlanjutan jangka panjang,” tegasnya.
Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan, komitmen penuh daerahnya mendukung kelancaran operasi hulu migas.
“Blora bangga menjadi daerah dengan potensi migas besar. Kami percaya, keberhasilan industri ini akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Diketahui, acara tersebut juga diisi diskusi panel membahas pengadaan tanah dan strategi PPM hingga 2030, menghadirkan narasumber dari SKK Migas dan PGN SAKA. Peserta dari pemkab dan BPN aktif memberikan masukan dan pertanyaan yang langsung direspons narasumber, menciptakan komunikasi yang saling mendukung.
SKK Migas optimistis hasil rapat ini akan memperkuat kolaborasi, menciptakan iklim investasi kondusif, dan mempercepat pencapaian target produksi migas nasional menuju swasembada energi.(Sal/And/Red)
