TUBAN-Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI didampingi Kepala BNN Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke BNN Kabupaten Tuban yang berada di jalan Ronggolawe Tuban, Senin (23/12/2019).
Dalam kunjungannya tersebut, BNN RI bersama rombongan melakukan peninjauan bakal lokasi pembangunan kantor BNNK Tuban yang baru. Rencananya akan dibangun di lahan milik Pemkab Tuban di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Kepada awak media, Kepala BNN RI, Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, SH, menyampaikan, terima kasih atas dukungan Pemkab Tuban dalam mendukung operasional BNNK Tuban. Sinergitas antar instansi dapatnya terus ditingkatkan untuk menjaga kabupaten Tuban dari ancaman narkoba.
Lebih lanjut, pembangunan kawasan industri di kabupaten Tuban harus mendapat perhatian khusus. Kehadiran industri mampu menciptakan kultur yang berbeda dari masyarakat sebelumnya. Hal tersebut sedikit banyak akan merubah gaya hidup masyarakat Kabupaten Tuban.
“Kita harus menjaga masyarakat dan generasi muda Kabupaten Tuban dari kebiasaan buruk, seperti obat-obatan terlarang dan narkoba,” ungkapnya.
Heru Winarko menjelaskan,angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur mencapai 2,1 persen, lebih tinggi dari angka nasional yaitu 1,8 persen. Di Kabupaten Tuban, penyalahgunaan narkoba didominasi peredaran pil karnopen. Saat ini sudah masuk golongan I sehingga bisa diproses.
“Langkah ini mampu menekan pengguna karnopen di masyarakat, termasuk di kabupaten Tuban,” jelasnya.
Lulusan AKABRI tahun 1985 ini menambahkan, seluruh BNNK diinstruksikan untuk memetakan jaringan peredaran narkoba. Setiap tangkapan dilakukan assessment medis dan pidana. Jika memang memungkinkan akan direhabilitasi.
“Pengguna narkoba bukan kriminal, tapi harus direhabilitasi. Berbeda dengan pengedar dan bandar akan ditindak pidana,” tegasnya.
Sementara itu Kepala BNNK Tuban, AKBP I Made Arjana memaparkan, program dan capaian selama 2019. Dilanjutkan data tersangka barang bukti narkotika dan non narkotika BNNK Tuban setahun terakhir.
“Hasil ungkap Narkotika tahun ini, telah diamankan sabu 3,28 gram dan dua kasus UU 35,” terang Made.
Pria kelahiran Bali ini juga menuturkan, sejumlah kendala yang dihadapi selama ini. Diantaranya. keterbatasan sarpras dan anggaran, SDM yang belum kompeten, minimnya partisipasi masyarakat dalam P4GN, dan tempat rehab minim.
“Tapi semua itu bisa teratasi,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
