JAKARTA, SUARADATA.com-Melihat fenomena politisi yang kerap melakukan praktek korupsi membuat tokoh ekonom, Rizal Ramli angkat suara.
Bahkan, secara terang-terangan RR sapaan akrab Rizal Ramil mengusulkan agar Partai Politik (Parpol) dibiayai negara.
“Usulan ini untuk memutus praktek politisi yang korupsi. Sebab, politik biaya tinggi dan transaksional,” ujar RR, Kamis (11/3).
Menurutnya, jika demokratis di tengah kapitalisme politik, bagaimana nasib aktivis yang tidak kuat secara ekonomi tapi punya ideologi yang kuat. Tentu mereka akan tersisih dari persaingan.
Oleh sebab itu, pembiayaan parpol oleh negara bukan suatu hal yang mustahil. Sebab hal itu sudah berlangsung di negara eropa seperti Australia dan Selandia Baru.
“Saya sudah hitung, hanya perlu budget Rp 30 Triliun per tahun. Jadi tidak perlu bandar atau cukong terlibat politik. Dengan begitu legislatif dan eksekutif mengabdi untuk rakyat, bukan kepada cukong,” bebernya.
Rizal Ramli yang juga sebagai Penasehat Forkom Jurnalis Nahdliyin Jatim ini mengungkapkan, dampak positif pembiayaan partai oleh negara sudah terbukti. Sejumlah negara Eropa, terutama Skandinivia rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan sosial, pendidikan dan ekonomi, serta indeks kebahagian yang tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Amerika, yang pembiayaan politiknya menganut sistem bandar.
“Kita mencontoh sistem bandar ala Amerika, tetapi tidak ada ‘law enforcement’ dan lembek terhadap korupsi. Amerika ada ‘rule of law’ dan hukum berat pelaku korupsi. Kita nyontek sistem bandar, tanpa ‘rule of law’ dan lembek terhadap koruptor. Hasilnya ambyar dan amburadul. Rakyat dibuat miskin secara struktural,” kritik mantan penasehat panel Ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tersebut.
Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu menambahkan, saat ini sejatinya ada biaya politik yang dikeluarkan oleh negara. Tapi skalanya masih kecil, hanya untuk kebutuhan alat peraga kampanye (APK) dan iklan politik serta dana banpol.
Namun anggaran yang “hilang” di tingkat DPR, DPRD 1 dan 2 sangat besar. Sebaliknya yang masuk kas partai hanya sebagian kecil. Sementara sisanya masuk kantong-kantong pribadi.
“Jangan tanggung-tanggung, sekalian saja partai politik dibiayai negara. Agar pemimpin yang terpilih berkualitas, bukan pemimpin KW2-KW3 dan banyak yang korup. Terbukti ratusan politisi ketangkap KPK. Mari kita ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi bersih dan amanah dengan cara hapuskan threshold,” paparnya.(Di/And/Red)
