Bawa 4 Tuntutan, Aliansi Masyarakat Peduli Tuban Gelar Aksi Demo di Pemkab dan DPRD

Puluhan aksi masa yang tergabung Aliasi Masyarakat Peduli Tuban, saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tuban.

TUBAN, SUARADATA.com-Puluhan masyarakat mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Tuban yang terdiri dari kelompok pemuda desa, Pemuda Marhaenisme, Pemuda Pancasila, Mahasiswa dan sejumlah pelaku usaha menggelar unjuk rasa, Jum’at (11/11/2022).

Aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Bupati Tuban di Jalan Kartini, dan gedung DPRD Tuban. Demo tersebut menyikapi terkait kebijakan pemerintah yang dinilai sewenang-wenang dalam menghambur-hamburkan uang rakyat. Padahal Kabupaten Tuban masih konsisten menduduki kabupaten termiskin di Jawa Timur.

“Kami atas nama aliansi rakyat peduli Tuban prihatin dengan kebijakan-kebijakan Bupati Tuban yang sewenang-wenang dalam menghambur-hamburkan uang rakyat,” kata Koordinator Aksi, Zubaedi.

Hal tersebut terlihat dari tahun 2021-2022, Pemkab Tuban banyak membuang uang rakyat. Bahkan, menghambur-hamburkan uang rakyat mulai dari hiburan yang tidak membangun. Padahal visi dan misinya adalah Tuban menjadi sejahtera, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Terlatih.

“Jika kita lihat kebijakan Bupati Tuban, tidak mempunyai niat sama sekali dalam mensejahterakan masyarakat. Justru kebijakan yang dibuat jauh dari nilai-nilai yang mencerdaskan, dan tidak peduli terhadap peningkatan SDM,” tambahnya.

Selain itu, banyak kegiatan yang merusak moral generasi penerus Kabupaten Tuban. Contohnya, nigh colour funwalk, jalan sehat, sepeda ontel bareng, dan bakaran ikan. Masyarakat dibohongi dengan hiburan rakyat semata biar tidak melihat capaian apa yang sudah dibangun dalam memimpin Kabupaten Tuban.

“Dan juga banyak program yang tidak tepat sasaran, diantaranya pembangunan, jembatan glendeng, patung kuda 9, pembongkaran alun-alun, rest area, GOR dan Letda Sucipto,”

Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Tuban (AMT) menuntut Pemkab Tuban untuk segera menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban.
Selain itu, menuntut bupati untuk segera melakukan kajian ulang terkait pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak efektif dan efisien dalam hal anggaran dan pembiayaan. Selanjutnya, mengoptimalkan program peningkatan ekonomi masyarakat Tuban dengan melakukan pendampingan terhadap UMKM serta pemberdayaan pasar rakyat.

“Kami juga menuntut Pemkab Tuban untuk memberikan pelatihan kepada pemuda atau kaum milenial untuk peningkatan SDM. Karena Tuban memiliki kawasan industri yang sangat besar. Dan juga meminta Pemkab untuk memberikan penguatan anggaran pada organisasi kepemudaan dan berikan kesejahteraan pada pendidik,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Pemkab Tuban melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Arief Handoyo, menyatakan, Pemkab Tuban sudah melaksanakan dan berupaya semaksimal mungkin. Bahkan peningkatan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, Kabupaten Tuban termasuk cukup tinggi dibandingkan kabupaten kota yang lain.

“Ini kan juga aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tuban, tentunya tetap kami tampung tapi juga kami perlu jelaskan juga tuntutan-tuntunannya disampaikan ini sebenarnya sudah dilakukan Pemkab Tuban,” tuturnya,

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Miyadi, pihaknya akan memerintahkan Komisi I untuk mengundang BAPEDA, PUPR, BPKAD untuk melakukan hearing mempertanyakan apa yang menjadi persoalan yang terjadi.

“Kami akan segera memanggil pihak terkait untuk melakukan hearing atas tuntutan para pendemo,” pungkasnya.

Turut diketahui, dalam aksi tersebut, para pendemo menggelar oras bergantian, dan membentangkan poster, spanduk.

Hampir satu jam berorasi mereka ditemui tiga perwakilan dari Pemkab Tuban, yaitu ketua BAPPEDA, KOMINFO SP dan Kepala Dinas Perencanaan Pembanguan Kabupaten Tuban. Setelah puas berorasi didepan Pemkab, kemudian para demonstran bergeser ke Kantor DPRD Tuban.(Sal/And/Red)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top