MALANG, SUARADATA.com-Sebanyak 15 orang lebih asal warga RW 02 Kelurahan Kauman, Klojen Kota Malang berkumpul di Pujasera Kayutangan.
Mereka mengeluhkan perekonomiannya kepada anggota DPRD setempat, khususnya Dapil Klojen, Arif Wahyudi. Terutama akibat dampak dari pembangunan Kayutangan Heritage, Sabtu (14/11/2020).
Ada tiga poin penting yang menjadi keluhan warga terdampak bagi pembangunan Kayutangan Heritage. Pertama, disampaikan oleh koordinator parkir yakni Ulfa. Menurutnya, pendapatan dari parkir bisa dikatakan mati total.
“Kami mengalami kemerosotan dari pendapatan parkir hingga 90 persen,” terang Ulfa.
Demikian halnya, koordinator PKL, pertokoan serta warung makanan atau restaurant, Amin menegaskan, apa yang dialami warga dibidang parkir.
“Dengan sendirinya, kami yang memiliki usaha di situ juga merasakan hal serupa. Kami meminta Pemkot dan Pelaksana proyek ikut memahami dan mengertiin ekonomi warga terdampak,” tegas Amin.
Sementara itu, Manager Hotel City Hub, Ani Suriani menandaskan, pembangunan Kayutangan Heritage tentunya tidak secara keseluruhan melainkan sistem koridor. Untuk itu, melalui forum rembuk ini akan menyurati forum Lalu Lintas Kota Malang.
“Memohon sangat akses di Jalan Basuki Rahmat, agar dibukanya. Kendati, selama ini bisa diakses oleh warga. Akan tetapi, penutupan jalan atau pengalihan jalur justru mengesankan asumsi ke masyarakat adanya tutup total atau sulit diakses secara umum,” tandasnya.
Dengan harapan, jika akses di Jalan Basuki Rahmat sisi selatan hingga perbatasan pembangunan Heritage sisi utara dibuka secara umum. Tentunya, perekonomian warga atau pemilik usaha di sekitarnya tetap bergeliat walau gak seberapa.
“Adanya penutupan akses Jalan Basuki Rahmat, ekonomi kami menurun hingga 60 persen,” imbuhnya.
Anggota DPRD Kota Malang dari F-PKB, Arif Wahyudi mendapatkan keluhan seperti itu menjelaskan, melihat keluhan warga seperti itu tentunya bisa dipastikan. Tidak adanya sosialiasi secara aktif dari Pemkot maupun pihak pelaksana proyek kepada warga terdampak.
Jika sosialisasi tidak ada, sudah barang tentu dampak perekonomian maupun sosial masyarakat turut terganggu.
“Kami sebagai wakil rakyat di DPRD, akan mengawal sekaligus meminta penjelasan kepada Wali Kota Malang di sidang paripurna, Senin (16/11/2020) nanti,” jelas Arif.
Disisi lain, Pemkot bersama pelaksana proyek mesti memberikan kebijakan bagi warga terdampak. Kebijakan apa yang diberikan bisa berupa kompensasi atau bentuk lainnya.
“Selama satu bulan itu bukan waktu sedikit untuk dampak ekonomi yang dirasakan warga,” paparnya.
Terpisah, Lurah Kauman, Agus Purnomo saat dihadapkan dengan Ketua RW 2 Yunar Mulya. Terkait tidak adanya sosialiasi dari Pemkot dan Pelaksana proyek. Agus menyangkal,
“Kami sudah mensosialisasikannya namun bersifat umum bukan teknis. Disamping itu, warga diharapkan jangan sampai ada demo,” sangkal Agus.
Ketua RW 2, Yunar Mulya menyatakan belum mendapatkan sosialisasi. Adapun sosialiasi yang diberikan secara umum saja sewaktu bertemu banyak orang bukan di forum resmi.
“Sementara yang dibutuhkan warga adalah sosialisasi secara teknis plus adanya perhatian serta kepeduliannya,” terang Yunar.(Afd/And/Red)
