Reporter: Nursalam
TUBAN, SUARADATA.com- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban menggelar aksi di halaman kantor Bupati setempat, Rabu (19/1/2022).
Kedatangan para mahasiswa tersebut untuk menyikapi angka kemiskinan di Kabupaten Tuban yang terus mengalami kenaikan. Dan menuntut Pemkab Tuban untuk menuntaskan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan juga memberikan edukasi kepada penerima bantuan sosial dan bersihkan dari penyelewengan.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut Pemkab Tuban untuk memberikan kontribusi nyata kepada rakyat miskin. Memberikan beasiswa masyarakat kurang mampu mulai dari tingkat pelajar sampai jenjang perguruan tinggi kepada. Melakukan pemerataan layanan kesehatan khususnya fasilitas di Puskesmas.
Ketua Umum PC PMII Tuban, Khoirukum Mimmu’aini, dalam orasinya menuturkan, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan per 20 Desember 2021, di tahun 2020 angka kemiskinan berada di 15,91 persen, kini di 2021 naik menjadi 16,30 persen.
“Dari hasil survei BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 19,58 atau bertambah 5,44 ribu jiwa. Sehingga Kabupaten masuk dalam Kabupaten termiskin ke lima di Jawa Timur,” ungkapnya.
Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, selain menyikapi terkait kemiskinan, pihaknya juga menyinggung terkait penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Diantaranya, penyimpangan terkait kartu KKS yang dimiliki Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM).
“Setelah kami turun ke lapangan, masih banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya KKS itu dibawa dibawa oleh KPM atau memang dibawa oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ataupun dibawa oleh perangkat desa, itu mereka masih belum tau. Sehingga masyarakat masih membutuhkan edukasi terkait penerimaan Bansos,” tuturnya.
Diketahui, dalam aksinya tersebut, massa tidak ditemui Bupati Lindra dan sebagai gantinya ditemui oleh Kepala Dinsos P3A, dan Pamasdes, Eko Julianto serta Sekretaris Bappeda Tuban, Darmadin Noor, Kepala Satpol PP dan Damkar Gunadi, Kabag Ops Polres Tuban, Kapolsek Kota.
“Jika tuntutan kami tidak ada respon dari pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Bupati Lindra. Maka kami PC PMII Tuban akan kembali turun jalan dengan membawa masa yang lebih banyak lagi,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos P3A, dan Pemasdes, Eko Julianto, mengatakan, jika data yang diambil BPS dihitung pada periodesasi Maret 2021.
“Di mana pada masa itu, banyak pembatasan aktifitas atau kegiatan masyarakat yang imbasnya pada roda perekonomian warga, baik dari sektor ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya,” terangnya
Mantan Kabag Kesra itu, menambahkan, naiknya angka kemiskinan tidak hanya dialami Tuban tapi juga kabupaten tetangga seperti Bojonegoro. Dan saat ini Pemkab juga konsentrasi menangani terkait kemiskinan yang ada melalui kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Memang pada saat itu terkontraksi 0,40 persen dari tahun 2020, dan itu penyababnya akibat dari kondisi Covid-19. Itupun tak hanya Tuban. Tapi beberapa daerah lain juga sama,” pungkasnya.(Sal/Ru/Red)
