DPP PKS dan Semua Daerah Istiqomah Tolak Kenaikan Harga BBM

Aksi DPD PKS Kota Malang saat beraksi menolak kenaikan harga BBM.

MALANG, SUARADATA.com-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai DPP, DPW maupun DPD hingga pengurus Cabang dan Ranting bahkan ditingkat RT/RW semua daerah, kompak dan sepakat serta istiqomah menyuarakan aspirasinya menolak kenaikan harga BBM.

Salah satunya DPD PKS Kota Malang, meski cuacanya hujan tetap menyuarakan aspirasinya. Aksi penolakan kenaikan harga BBM disampaikan lewat spanduk. Kemudian, dibentangkan di depan kantor bank BCA maupun di depan Hotel Wizzprime Hotel, perempatan Rajabally (Kayutangan), Sabtu (10/9/2022) kemarin.

Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS Kota Malang, M. Andik menegaskan, yang sudah dilakukan pemerintah dengan menaikkan harga BBM sama halnya menyakiti hati dan mengkhianati kepercayaan masyarakat. Bukannya memberikan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan kepada masyarakat. Akan tetapi, justru menyakiti sekaligus mengecewakan hati masyarakat.

“Jelas ini mengecewakan hati masyarakat,” tegasnya.

Menurut Andik, dulu saat berkampanye Presiden RI Jokowi menyuarakan bakal menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sekaligus menyiapkan lapangan pekerjaan. Tapi faktanya BBM sudah naik tujuh kali, selama periode pemerintahan Jokowi sejak 2014 silam.

“Mana janji tersebut untuk bisa menepatinya,” tandasnya.

Selain itu, pemerintah kerap beralibi terhadap kenaikan harga BBM. Mensubsidi BBM yang dikeluarkannya dijadikan alasan menjadi pemicu bengkaknya APBN.

Padahal, kata Andik, pembengkakan bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi. Tujuannya, agar terlepas dari pemborosan anggaran belanja sekaligus praktik korupsi.

“Kami bisa melihat jika pemerintah mau menunda pembangunan proyek besarnya. Seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kami kira belum menjadi pembangunan prioritas. Sehingga subsidi BBM kepada masyarakat tetap tersalurkan,” ungkapnya.

Kembali disampaikan, dampak dari kenaikan harga BBM. Secara tidak langsung kian memperburuk perekonomian rakyat pasca pulih pandemi Covid-19. Dan ekonomi ini belum pulih seratus persen kondisinya.

“Belum lagi, mengaca pada angka kemiskinan di Indonesia pada 2021 sesuai data BPS, mencapai sebesar 9,4% atau 48.790 penduduk. Itu salah satunya di Kota Solo, Jawa Tengah,” beber Andik.

Dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi tersebut, sambung Andik, sangat dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat. Ditambah lagi, memperparah tingkat kemiskinan di Kota Surakarta maupun kota kabupaten lainnya.

“Sementara kompensasi BLT-BBM yang dikeluarkan pemerintah, sifatnya solusi sementara waktu. Disisi lain, penyaluran bantuan itu sejauh ini banyak catatan. Yakni kurang tepat sasaran dan kurang akurat. Lebih parahnya sampai terjadi praktik korupsi,” pungkasnya. (Iwn/And/Red)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top