MALANG, SUARADATA.com-Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengkritisi pendataan pada warga terkait bantuan sosial (bansos) bagi terdampak coronavirus disease atau Covid-19.
“Kami menilai pihak Pemkot kurang integral dan kurang update dalam melakukan pendataan. Masih banyak warga terdampak belum tercover,” tegas Trio Agus, Kamis (23/4/2020).
Politikus PKS ini juga menyinggung soal pencairan bansos yang diterima warga. Menurutnya, seyogyanya Pemkot dan Bank Jatim memberikan kebijakan tersendiri.
“Masyarakat mestinya menerima penuh sebesar Rp 300 ribu, tanpa ada endapan uang di tabungan sebesar Rp 20 ribu saat membuka tabungan baru. Mengingat ini sifatnya adalah bantuan warga jangan dibebani lagi,” jelasnya.
Berikutnya, DPRD berharap kepada pihak Pemkot Malang serius mengcover warga terdampak melalui Jaminan Pengamanan Sosial (JPS).
“Jangan sampai ada warga terdampak mengalami situasi mengkhawatirkan. Anggaran realokasi sudah kami persiapkan untuk disetujui manakala dibutuhkan buat JPS,” cetusnya.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang H Achmad Wanedi menambahkan, pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait itu. Namun, DPRD meminta dan mengingatkan kepada ekskutif agar tidak membikin susah warga terdampak covid-19.
“Mari kita dermakan kemampuan yang kita miliki secara tulus dan ikhlas, membangun soliditas dan kebersamaan peduli sosial pada situasi Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Malang, M Nurwidianto menandaskan, pencairan bansos tidak ada pemotongan biaya administrasi. Sedangkan, sebelumnya media online yang memberitakannya pun tidak ada konfirmasi ke pihak Bank Jatim.
“Dan saat ini pendataan yang dilakukan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang berkaitan database warga pra sejahtera telah diverifikasi ulang untuk menerima bansos,” tuturnya
Wiwid sapaan Kabag Humas memaparkan, tenaga pendataan yang tidak dilengkapi dengan APD secara memadai belum bisa menjadi ukuran.
Bahkan, adanya statemen dengan frasa bantuan dibagikan secara sembunyi-sembunyi oleh petugas itu terlihat sangat tendensius. Karena menjadi janggal dan muskil saat prosesi penyerahan buku tabungan.
“Apalagi turut dipublish serta disoroti banyak media, kemudian mengklaim secara tersembunyi,” paparnya.
Mengenai data kurang update, karena bersifat dinamis dan sekarang terus berproses. Disisi lain, untuk bantuan kepada kelompok PKL yang belum tersalurkan disebabkan masih dilakukan verfikasi lebih lanjut.
“Kami menyadari dan mengakui, bahwa Pemkot Malang melihat akan ada peningkatan jumlah warga terdampak. Untuk itu, Pemkot pun akan melanjutkan realokasi dalam mengantisipasi cakupan JPS, tetap secara verifikasi,” bebernya.(Iw/And/Red)
