Dukungan Tak Disebut, PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat Tarik Diri dari KDMP Pucangan
TUBAN, SUARADATA.com-Peresmian nasional sebanyak 80.081 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara daring pada Senin (21/7/2025), yang dipusatkan di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban justru diwarnai kisruh.
PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PT PPSD) sebagai pendamping utama program KDMP di Pucangan memilih menarik diri dari kemitraan. Hal itu terjadi setelah merasa kontribusinya tak diakui dalam forum resmi peluncuran.
Padahal seperti disampaikan oleh Anas Al Khifni, Direktur PT Perekonomian Sunan Drajat dalam rilis resminya, Selasa (22/7/2025), pihaknya telah mensupport penuh pendirian KDMP di Desa Pucangan. Mulai dari renovasi bangunan, penyediaan isi koperasi, pendampingan manajemen, hingga legalitas, semua dibiayai dan difasilitasi oleh PT PPSD.
Namun dalam momen zoom meeting nasional bersama Presiden Prabowo, baik Kepala Desa Pucangan maupun Ketua KDMP disebut mengklaim dukungan berasal dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia. Selain itu, tanpa menyebut sama sekali peran PT PPSD.
Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap kerja keras dan dedikasi PT PPSD selama lebih dari 1,5 tahun. Sebagai bentuk protes, PT PPSD secara resmi mengeluarkan surat pemutusan kontrak bernomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pucangan.
Dalam isi surat 3 poin 1 diantaranya menyebutkan
berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2024 itu menyebutkan, berdasarkan pernyataan saudara dan Ketua KDMP pucangan kepada presiden pada forum resmi peluncuran kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih, pada tanggal 21 Juli 2025, yang menyatakan bahwa KDMP pucangan mendapat dukungan dari pihak lain. Serta bukan dari Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat yang selama 1 tahun 7 bulan ini sudah membina dan mendampingi perekonomian Desa Pucangan.
Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, maka sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani antara Dr. H. Anas Alhifni, S.EL.M.Si. selaku Direktur Utama PT Perekonomian Sunan Drajat dan Santiko selaku Kepala Desa Pucangan Kecamatan Montong, pada Bab VIII, maka pihak PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat dapat membatalkan sepihak perjanjian tersebut, dan menarik diri.
“Berdasarkan perjanjian kerjasama yang kami tandatangani pada 31 Januari 2024, kami berhak membatalkan kemitraan jika ditemukan pelanggaran prinsip kepercayaan dan keterbukaan,” terang Anas Al Khifni.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tidak disebutkannya peran PT PPSD dalam forum resmi bersama Presiden. Tentu menjadi dasar kuat bagi pihaknya untuk menarik diri dan menghentikan semua bentuk dukungan terhadap KDMP Pucangan.
“Segala bentuk kontribusi kami, mulai perencanaan hingga operasional, telah diabaikan dalam forum resmi. Maka, kami putuskan menarik diri,” tegas Anas.
Meski kecewa, PT PPSD menegaskan, mereka tetap mendukung gerakan besar Presiden Prabowo Subianto melalui program Kopdes Merah Putih, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi desa yang strategis.
“Semangatnya masih sama, kami tetap akan support KDMP di titik-titik lain seperti di Gresik, Palang Tuban, Rengel Tuban, dan Baureno Bojonegoro. Bahkan permodalan dan pendampingan sudah kami berikan di sana,” tambah Anas.
Terpisah Direktur Sarana dan Prasarana, Mohammad Khomsun PT. Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat saat dihubungi membenarkan pemutusan kontrak ini, bahkan semua aset mulai Rabu ini ditarik oleh manajemen dan dipindahkan ke desa yang lain.
“Iya ini kami bersama tim sudah mengambil kembali asset-asset milik PT Perkonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, yang di kerjasamakan dengan pihak Kopdes Pucangan,” ungkapnya.
Meski kata Khomsun, kades dan ketua kopdes usai peresmian KDMP itu datang ke manajemen, untuk menyampaikan kronologi tidak meyebut keterlibatan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat.
“Mereka bicara ke kami nervous gugup, sehingga tidak menyebutkan support kami, tapi anehnya malah menyebutkan support dari BUMN padahal sejatinya itu tidak ada,” pungkasnya.
Hingga detik ini SUARADATA masih berupaya mencari konfirmasi dari pihak Pemdes Pucangan maupun Ketua KDMP Pucangan.(Sal/Ad/Red)
