TUBAN, SUARADATA.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar hearing bersama Koalisi Komunitas Ojol Tuban (Frontal) di ruang rapat paripurna DPRD dengan Komisi I, pada Selasa (9/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para pengemudi ojek online untuk menyuarakan aspirasi terkait persoalan nasional, regional, hingga lokal.
Humas Koalisi Komunitas Ojol Tuban (KKOT), Hendra Waskita memaparkan, secara rinci lima tuntutan yang dibawa komunitas ojol. Pertama, menuntut transparansi pengusutan kasus meninggalnya Affan Kurniawan sebagai bentuk empati terhadap korban kekerasan di kalangan pengemudi ojol. Kedua, membawa aspirasi nasional dari Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) yang sebelumnya juga telah digulirkan pada aksi 20 Mei 2025.
“Tuntutan ketiga adalah penegakan SK Gubernur Jatim Nomor 8290 dan 8291 terkait tarif transportasi online roda dua dan roda empat. Kami ingin aplikator yang tidak sesuai tarif diberikan sanksi tegas, termasuk penutupan kantor bila perlu,” ungkapnya.
Selain itu, para pengemudi ojol juga meminta agar bisa mendapatkan BPJS gratis melalui alokasi Pemda, sebagaimana yang sudah berjalan di Kabupaten Gresik.
“Kami sudah mencari penghasilan sendiri, maka harapannya Pemda Tuban bisa mengalokasikan BPJS gratis mulai tahun anggaran 2026,” tambahnya.
Adapun tuntutan kelima adalah agar Pemda Tuban memfasilitasi program peningkatan keterampilan (upgrading skill) bagi pengemudi ojol.
“Harapan kami ada pelatihan agar kami tidak hanya jadi driver ojol terus, tapi bisa berkembang menjadi wirausaha atau bidang lain,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menyampaikan, apresiasinya atas jalannya audiensi yang berlangsung kondusif. Menurutnya, lima poin aspirasi yang disampaikan Frontal telah dibahas dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.
“Alhamdulillah audiensi dan penyampaian aspiratif berjalan dengan baik. Dari lima hal yang dituntutkan teman-teman Frontal tadi sudah kita bahas bersama sehingga direkomendasikan akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Sugiantoro menambahkan, dari lima poin tersebut, dua merupakan tuntutan nasional, satu di tingkat regional, dan dua lainnya bersifat lokal. Untuk tuntutan nasional, salah satunya adalah mendorong Kapolri agar mengusut secara transparan kasus meninggalnya Affan Kurniawan, serta adanya regulasi baru terkait keberlangsungan ojol.
Selanjutnya, untuk tuntutan lokal, akan kami teruskan ke komisi yang membidangi agar ditindaklanjuti. Dalam hal ini DPRD Tuban memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan dan dibahas bersama fraksi-fraksi, sebelum kemudian diteruskan ke komisi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan dan dibahas bersama fraksi-fraksi, sebelum kemudian diteruskan ke komisi terkait sesuai kewenangan masing-masing,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
