SURABAYA, SUARADATA.com-Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait menilai, bahwa Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur.
Tak hanya itu, penurunan kemiskinan bahkan terjadi pada kurun waktu Maret hingga September 2021 saat kondisi pandemi sedang gawat-gawatnya.
“Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut mencapai 313,13 ribu jiwa. Penurunan itu berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40%) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59%) atau turun 0,81 persen,” ujar Gus Mufa sapaan akrabnya, pada Rabu (1/6/2022).
Kata dia, sesuai data BPS itu menunjukkan bahwa fakta gubernur berhasil menurunkan kemiskinan di Jawa Timur. Bahkan, penurunan kemiskinan di Jatim sangat signifikan dan tertinggi secara nasional.
“Persoalan kemiskinan jangan dijadikan polemik, apalagi saling menyalahkan. Sebab, ini persoalan bersama yang harus dicarikan solusi yang tepat,” ucap Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Jember dan Lumajang itu.
Menurutnya, tidak tepat kalau persoalan kemiskinan hanya dibebankan hanya pada gubernur. Sebab, banyak instrumen yang terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Para pengkritik itu harusnya juga memberi solusi sehingga fair. Kalau bagi Fraksi Gerindra, Gubernur sudah on the track,” ucap Fawait.
Gus Mufa yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara ini menyampaikan jika dalam persoalan kemiskinan ini harus ada sinergitas bersama. Tak hanya tugas eksekutif dan legislatif saja. Tapi juga harus ada perhatian dari pihak pemerintah pusat, khususnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Dia mencontohkan perihal adanya beberapa PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang merupakan milik dari BUMN. Mereka ini menguasai ribuan hektar perkebunan yang ada di Jatim.
Maka dari itu, ia meminta agar pihak BUMN khususnya PTPN yang ada di Jatim tak diam saja melihat kemiskinan. Mereka harus sebisa mungkin membantu masyarakat miskin yang semisal merupakan seorang petani tapi tak memiliki lahan.
“Bagaimana kita menyentuh mereka jika tak ada sinergitas dari BUMN. Saya agak tertawa kalau kemiskinan hanya dibebankan ke gubernur,” tutupnya.(Di/And/Red)
