SURABAYA-Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk sinkronisasi dalam rangka percepatan menjawab keluhan masyarakat. Salah satunya terkait pertanian dan kemaritiman.
Dalam kunker di Jatim, rombongan Komisi IV yang dipimpin Hasan Aminuddin itu juga beraudiensi dengan pemprov Jatim yang diwakili Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin mengungkapkan, kehadiran pihaknya untuk melakukan sinergisitas dan sinkronisasi program. Jatim mayoritas rakyatnya petani dan nelayan. Untuk itu, Pimpinan Komisi IV dan anggota yang notabene juga berangkat dari Jatim ingin sama-sama menemukan solusi atas permasalahan atau keluhan masyarakat.
“Apalagi kami ini punya hak budgeting sehingga bisa membantu pemerintah daerah lewat APBN,” kata Bupati Probolinggo dua periode itu kepada wartawan di kantor Gubernur Jatim, Kamis (19/12).
Hasan melanjutkan, percepatan itu salah satunya melalui kebijakan bersama. Menurutnua hal ini yang diperkuat dengan APBD kabupaten dan kota, APBD provinsi dan APBN yang dibawa oleh DPR RI dari Jatim.
Hasan mencontohkan salah satu keluhan adalah banyaknya komoditas perkebunan dan kelautan yang bisa diekspor.
“Ini sebagai jawaban atas isu yang tidak nyaman, Indonesia selalu disampaikan pengamat yang tidak paham bahwa Indonesia identik dengan negara importir hasil pertanian dan kemaritiman. Padahal, kita sering melakukan ekspor, namun tidak terdengar oleh masyarakat,” tegasnya.
Beberapa waktu lalu, pihaknya pun memimpin pelepasan ekspor kopi ke Amerika dan sarang burung ke Taiwan serta Eropa.
“Percepatan salah satunya, kalau ingin mensejahterakan rakyat dari sisi peternakan, kita buat kandang kolektif, seperti di Probolinggo dapil saya, Nestle membeli susu sapi ke petani. Ini contoh sinergisitas yang menguntungkan,” imbuh Hasan.
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, secara umum masyarakatnya adalah peternak dan sudah ada peternakan di Probolinggo. Namun, kekurangan modal dan fasilitas. Di sana ada KUR, tapi kita tetap perlu mengembangkan.
“Karena itu, misalnya APBD provinsi bisa membuat kandang sapinya oleh bupati, pelatihannya kemudian disupport oleh APBN agar petani tidak bekerja secara konvensional terus. Itulah gambaran inovasi dan percepatan untuk menjawab aspirasi rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, Komisi IV DPR RI mengirimkan delegasi ke Jatim untuk bisa bersinergis. Harapannya ingin ada pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah.
“Mereka bersama rombongan BUMN, termasuk ingin mengurai masalah stok beras yang melimpah, namun tidak terpakai. Sehingga, terpaksa stok beras tersebut harus dimusnahkan karena sudah tidak layak. Kedua, terkait optimalisasi peran Bumdes untuk meningkatkan pendapatan. Ada pandangan, komoditi peternakan apa yang akan jadi prioritas. Apakah sapi atau menyeimbangkan komoditas peternakan lain yang lebih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.
Diskusi ini akan berlanjut nanti dengan dinas teknis terkait termasuk dengan Komisi IV dan BUMN seperti Bulog, Perhutani, Pertani, Berdikari dan Pupuk Indonesia serta Pupuk Kaltim,” papar Emil.
Menurut Emil, ini merupakan kesempatan bagi Jatim untuk bisa bersinergi dengan elemen-elemen ini untuk memastikan pertanian Jatim yang sekarang menyumbang sepertiga lapangan pekerjaan, tetapi berkontribusi kurang dari seperenam dari PDRB.
“Kita akan cari solusinya. Termasuk kaitannya dengan alat mesin pertanian (alsintan), bagaimana kelompok tani jangan mau terima kalau gratisan. Bagaimana mereka seharusnya mulai melihat efisiensi yang dapat diperoleh ketika menggunakan alsintan. Sehingga mereka dapat membiayai dari efisiensi tersebut,” pungkas mantan Bupati Trenggalek tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI yang ikut dalm kunker di Jatim diantaranya adalah Mindo Sianipar (F-PDIP), Guntur Sasono (F-PD), Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP), H. Muhtarom (F-PKB) dan Luluk Nur Hamidah (F-PKB).(Dy/And/Red)
