KUA-PPAS APBD TA 2021 Disetujui 6 Fraksi, Tapi Dengan Catatan

Rapat paripurna tentang pendapat fraksi dan pengambilan keputusan DPRD serta pendapat Wali Kota Malang untuk KUA-PPAS APBD TA 2021. Foto : Afd

MALANG, SUARADATA.com-Fraksi Golkar Nasdem PSI menyuarakan pendapatnya disidang rapat paripurna pandangan Fraksi dan pengambilan keputusan DPRD serta pendapat Wali Kota Malang, Sutiaji tentang KUA-PPAS APBD TA 2021, Senin (12/10/2020).

Salah satunya disampaikan Kader Golkar yakni Rahman Nurmala tentang penganggaran kegiatan pembangunan tahun jamak gedung Malang Creative Centre (MCC). Ia menekankan dalam penyusunan APBD 2021 mesti konsisten sesuai di RPJMD 2018 – 2023 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2021.

“Sebagai sumber rujukan dalam penyusunannya, karena beberapa target besaran angka dalam APBD 2018 – 2023 sudah ada proyeksinya,” terang Nurmala.

Kembali Nurmala menuturkan, dengan penganggaran tahun jamak pembangunan MCC, diharapkan kehadiran MCC bisa menjadi pusat kolaborasi bagi pelaku industri kreatif. Karena Kota Malang memiliki unggulan dibidang Start Up menjadi Trendsetter dalam pengembangan Millenial Job Centre.

Bahkan, bisa mendorong sebagai penguatan SDM sektor kreatif dan UMKM di Kota Malang. Selain menyinggung MCC, Fraksi Golkar Nasdem PSI juga menekankan untuk penganggaran penanganan covid-19 yang memadai.

“Penanganan prioritas dari Pemkot meliputi kesehatan dan dampak ekonominya serta jaminan pengamanan sosialnya. Kami menghendaki ada skala prioritas,” tegas mantan Kepala Dukcapil Kota Malang ini.

Sementara itu, Ketua F-PDIP, Eko Herdiyanto menambahkan, penyusunan KUA-PPAS APBD TA 2021 harus
didasarkan kondisi riil, asumsi realistis serta prioritas kinerja secara akurasi dan terukur. Sehingga, dapat menggerakkan mesin birokrasi lebih efektif dan efisien.

Kemudian langkah akselerasi sektor
perekonomian lebih partisipatif, afirmatif, adaptif serta reformatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah. Karena saat ini mengalami penurunan untuk daya beli masyarakat.

Utamanya lagi ada lima sektor mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Diantaranya, sektor pajak, retribusi, PAD, usaha sah lainnya serta pendapatan dari transfer.

“Pemkot mesti bisa menguatkan dan meningkatkan lebih serius lagi dalam mewujudkan PAD menguatkan APBD 2021 nantinya,” tambah Eko.(Afd/And/Red)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top