Pedagang di Parkiran Sunan Bonang Mengadu DPRD Tuban: Pendapatan Anjlok, Minta Penataan Parkir Ditata Ulang
TUBAN, SUARADATA.com-Suasana ruang rapat paripurna DPRD Tuban mendadak ramai ketika puluhan pedagang di kawasan parkiran wisata religi Makam Sunan Bonang menyampaikan keluh kesah mereka, Senin (13/10/2025).
Mereka datang dengan satu harapan agar pemerintah daerah segera menertibkan pengelolaan parkir liar yang dinilai tidak merata dan merugikan pelaku usaha kecil di sekitar area Kebonsari, titik utama parkir resmi peziarah.
Ketua Paguyuban Pedagang Parkiran Sunan Bonang, Sutiyono mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir pendapatan para pedagang dan pengelola parkir di kawasan resmi terus menurun drastis. Dari 170 kios dan 181 pedagang asongan yang tergabung dalam paguyuban, sebagian besar kini kesulitan menutup biaya operasional harian.
“Hari Sabtu-Minggu yang katanya ramai, saya kadang hanya dapat Rp100 ribu. Sementara kami tetap harus membayar listrik dan retribusi,” ujar Sutiyono di hadapan anggota dewan.
Menurutnya, penurunan pendapatan itu disebabkan oleh banyaknya lokasi parkir tidak resmi di sekitar kawasan wisata religi. Bus-bus peziarah kini memilih berhenti di berbagai tempat seperti Lapangan Dasin, Loka Jaya, hingga rumah makan tertentu, tanpa masuk ke area parkir resmi Kebonsari.
“Kami mohon pemerintah meninjau kembali kebijakan parkir di area wisata ini. Sudah empat tahun berjalan tanpa ada penertiban yang jelas,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Tuban, Suratmin menyatakan, pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi para pedagang. DPRD akan segera berkoordinasi dengan UPTD dan Dinas Lingkungan Hidup serta Perhubungan (DLHP) untuk menata ulang sistem parkir di kawasan wisata religi tersebut.
“Kami akan mendorong agar kebijakan parkir ini segera ditata ulang. Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan sementara yang lain dirugikan,” tegas Suratmin.
Ia menambahkan, penataan yang baik bukan hanya untuk kenyamanan wisatawan, tetapi juga agar masyarakat sekitar tetap mendapat manfaat ekonomi dari keberadaan wisata religi Sunan Bonang. Komisi I berkomitmen menindaklanjuti hasil audiensi ini melalui rapat internal dan evaluasi bersama OPD terkait.
“Harapan kami, penataan wisata religi Sunan Bonang bisa berjalan tertib, adil, dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DLHP Tuban, Anthon Tri Laksono menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan konsep baru pengelolaan parkir dan transportasi wisata religi Sunan Bonang.
Konsep ini meliputi penataan terminal pusat di area parkir Kebonsari sebagai titik pemberhentian utama bus peziarah, penggabungan paguyuban becak wisata yang ada, serta penerapan sistem shift bagi pengemudi becak wisata.
“Kami sedang menyiapkan sistem tiketing satu pintu di parkir Kebonsari. Peziarah cukup membeli tiket di sana, lalu dapat menggunakan becak wisata menuju Makam Sunan Bonang,” terang Anthon.
Dengan sistem tersebut, tarif layanan akan lebih pasti dan adil, sekaligus menghindari praktik parkir liar dan ketidakjelasan biaya bagi pengunjung. DLHP juga berencana menerapkan plat identitas resmi bagi becak wisata, sebagai jaminan keamanan dan bagian dari penertiban transportasi wisata.
“Dengan sistem tiket ini, harga layanan akan lebih pasti dan adil bagi pengunjung maupun pengemudi becak,” terangnya.
Dalam hal ini, DLHP juga akan menerapkan plat nomor identitas untuk becak wisata resmi, sebagai bentuk penertiban dan jaminan keamanan bagi wisatawan.(Sal/And/Red)
