MALANG, SUARADATA.com-Keresahan warga Kota Malang mempersoalkan pembagian bantuan sosial (bansos), dinilai belum merata dan tidak tepat sasaran.
Hal itu, dirasakan oleh puluhan pejabat RW lintas Kelurahan dan khawatir menimpa seperti di Kelurahan Kidul Dalem.
Sejumlah puluhan pejabat RW lintas kelurahan seperti Sukoharjo dan Bunulrejo serta Pandanwangi menuangkan uneg-unegnya dalam audiensi bersama DPRD Kota Malang, menyikapi bansos dari pemerintah.
Ketua RW 1 Sukoharjo Mochtar secara tegas menyatakan, pihak Pemkot Malang kurang transparansi dan kurang melibatkan RT atau RW dalam melakukan pendataan di warga.
“Kami menilai data yang dimunculkan tidak sinkron,” tegas Mochtar, Senin (11/5/2020).
Bukan itu saja, Bansos yang diberikan banyak ditemui tidak tepat sasaran. Terlebih lagi, data yang disodorkan RT atau RW kurang terakomodir. Bahkan,ebih mengutamakan data dari pihak lain.
“Kami mengusulkan ke Pemkot, Bansos yang digulirkan bisa tembus Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta/KK/bulan sekaligus secara adil dan merata. Kalo tidak mampu, maka lakukan transparansi semua keuangan penanganan covid-19. Jangan sampai masyarakat melakukan Class Action (gugatan), akibat tidak adanya kepuasan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika didampingi Rimzah (Gerindra), Asmualik (PKS) dan Abdurrahman (PKB) serta Ketua Komisi D Achmad Wanedi mencoba meredam kritikan pedas tersebut.
“Kami sebagai wakil rakyat siap menampung dan menindaklanjuti aspirasinya. Nanti kita bawa ke paripurna, untuk dievaluasi dan penggalian informasi secara detail,” ujar Made.
Pihaknya berjanji akan menyampaikan pada Pemkot Malang terkait belum ada kesiapan back up data perioritas atau cadangan.
Akibatnya, terjadi potret di Kelurahan Kidul Dalem (protes) hampir mengarah ke anarkis. Warga ngeluruk ke kantor Kelurahan menemui perangkat RW. Pemkot semestinya mengajak bicara dan mau mendengarkan DPRD. DPRD Kota Malang menyarankan realokasi dari beberapa proyek besar, tapi nihil jawaban.
“Sedangkan, Pemkot sepertinya mengambil langkah sendiri. Terbukti, DPRD belum membubuhkan persetujuan anggaran penanganan covid19,” bebernya.
Terpisah, Kabag Humas Kota Malang M Nurwidianto menjabarkan, data yang selama ini dimanfaatkan untuk Bansos diambil dari lima cluster OPD seperti milik Dinsos (6.270), Diskoperindag (2500), Dindikbud (1.364), Disporapar serta Dishub (3.117).
Dana yang sudah cair ditahap I sebesar Rp 26 miliar. Baru terserap 1.666 KK, dan selanjutnya menyelesaikan tahap berikutnya. Pada realokasi kedua, Pemkot telah mempersiapkan dana sekitar Rp 26 sampai Rp 29 miliar.
“Untuk kebutuhan kuota warga terdampak C19, sekitar 20 ribu hingga 29 ribu KK,” bebernya.
Tak hanya itu, Pemkot masih berupaya realokasi tahap ketiga. Jika wabah Covid-19 diperkirakan selesai sampai Juli 2020 mengikuti alur pusat. Sehingga, pemkot belum mampu memenuhi keinginan warga sebesar Rp 600 ribu atau Rp 1 juta.
Pemkot Malang tentunya mengeluarkan bantuan menyesuaikan APBD yang ada. Jika hal itu dipaksakan maka berkonskuensi jumlah cakupan banyak berkurang. Satu misal, saat ini mampu mencakup 30.000 dan menambah Rp 100 ribu di bansos provinsi.
“Jika mengalirkan bansos Rp 600 ribu atau Rp 1 juta, maka cakupannya bisa jadi hanya mampu 15 ribu atau sekian ribu plus tidak bisa menambah bansos provinsi. Kita ini mengeluarkan Rp 300 ribu bertujuan lebih banyak cakupan (merata),” turupnya.(Iw/And/Red)
