TUBAN, SUARADATA.com-Menindaklanjuti keluhan dari masyarakat terkait rencana kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023. Komisi IV DPRD Tuban bertandang ke Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Kamis, (2/2/2023).
Kedatangan anggota dewan ke Kemenag RI itu, untuk meminta penjelasan dan berkoordinasi naiknya biaya Haji Tahun 2023.
Ketua Komisi IV, Tri Astuti mengatakan, kenaikan biaya haji dari 39,8 juta menjadi 69 juta ini banyak dikeluhkan masyarakat. Karena tidak semua calon jamaah haji mampu membayar pelunasan sesuai rencana pemerintah. Terutama, seperti yang disampaikan Menteri Agama saat Raker dengan Komisi 8 DPR RI.
“Banyak masyarakat yang telah menabung dengan harapan segera berangkat haji tapi tertunda akibat kenaikan dari Rp 39,8 juta menjadi Rp 69 juta,” ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen Keuangan Haji Sunaryo, menyampaikan selama ini biaya haji yang di bayarkan jamaah menjadi lebih ringan karena adanya sokongan dana dari Badan Pengelola Biaya Haji (BPBH).
“Tapi selama ini jumlah nilai manfaat yang digelontorkan untuk mensubsidi terlalu berlebihan, jadi saat ini yang dirugikan jamaah yang belum berangkat” tuturnya.
Lanjut, dalam pembiayaan Haji terdapat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 100% untuk penyelenggaraan ibadah Haji. Komponen ini meliputi 40% Biaya Perjalananan Ibadah Haji (BiPih) yang mana biaya ini sebagai ongkos haji yang di tanggung calon jamaah haji, dan 60% adalah nilai manfaat untuk menutup ongkos biaya jamaah haji yang disebut subsidi pemerintah.
Menurutnya, hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa dengan tingginya pemakaian nilai manfaat yang digunakan dikhawatirkan dana BPIH akan habis dan merugikan jamaah yang belum berangkat.
“Sehingga skema ini dibalik, menag mengusulkan 70% BiPih dan 30% nilai manfaat dengan harapan jamaah yang telah mengantri lama tidak dirugikan” pungkasnya.(Sal/And/Red)
