Reporter: Nursalam
TUBAN, SUARADATA.com– Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengadakan Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu (30/3/2022).
Rapat yang diikuti utusan Badan Otonom (Banom) dan lembaga di lingkungan PWNU, membahas lima kelompok pembahasan.
Lima pengelompokan persoalan itu, terdiri dari (1) Komisi Pendidikan, Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia, (2) Komisi Ekonomi, (3) Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan, (4) Komisi Media dan Literasi Dakwah serta (5) Forum Musyawarah Alim Ulama.
Dijadwalkan hadir dalam acara tersebut, Forkopimda Jawa Timur, seperti Gubernur Hj Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, dan sejumlah pimpinan dan tokoh masyarakat. Disambut sahibul bait KH Abdul Matin Jawahir (Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung), Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dan sejumlah kiai jajaran PWNU Jawa Timur.
“InsyaAllah Kiai Agoes Ali Masyhuri memberikan taujihat sebagai arahan ulama kepada peserta Rapat Pleno. Demikian pula kehadiran Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akan memberi semangat tersendiri bagi kami,” kata Ketua Panitia H. Nasruddin Ali.
Lebih lanjut pihaknya mengingatkan, Nahdlatul Ulama sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki faham moderat sekaligus penyangga utama bangunan nation state building kurang mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan terkesan lebih dimobilisasi untuk kepentingan politik sesaat.
“Ideologi Aswaja yang moderat dan menjadi ruh ideologi NU serta menjadi ciri khas Islam Nusantara kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Demikian pula sistem ekonomi pro-pasar (neo-kapitalisme) yang dianut oleh pemerintah Indonesia lebih banyak memberi manfaat kepada para penguasa modal sekaligus melemahkan daya saing kelompok masyarakat kecil. Inilah persoalan yang menjadi kegelisahan para pimpinan di jajaran PWNU Jatim,” tuturnya.
Demikian pula masalah perkembangan teknologi informasi yang tidak disertai alat control yang memadahi oleh pihak pemerintah menyebabkan dekadensi dan kerusakan moral generasi muda Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap adaptasi perubahan iklim dan pemanasan global membayakan bagi eksistensi dan kelangsungan hidup ekosistem, lingkungan, serta masyarakat kelas bawah.
“Tidak meratanya dana dan akses pendidikan kepada daerah-daerah terpencil menyebabkan pemerataan pendidikan tidak dapat diakses oleh rakyat kecil. Masalah-masalah keumatan dan kemasyarakatan inilah, akan menjadi bahasan yang telah dibagi dalam komisi-komisi Rapat Pleno,” tutur pria yang juga menjadi Wakil Bendahara PWNU Jawa Timur ini.
Sementara itu, Sekretaris Panitia KH Syamsuddin mengatakan, menjelang satu abad organisasi Islam sejak berdirinya 31 Januari 1926, terus berikhtiar menuju terwujudnya NU sebagai Jam’iyyah dinniyah ijtimaiyyah Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang mashlahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan mandiri.
“Kami terus melakukan upaya-upaya dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan (capacity building) menuju organisasi yang mandiri. Melakukan usaha-usaha bagi penguatan kapasitas individu (individual capacity) para pengurus maupun organ struktural di bawahnya dalam upaya mewujudkan individu yang trampil dan siap melayani umat,” tutur KH Syamsuddin, Sekretaris Panitia menambahkan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Ir H Mathorrurozaq Ismail, Koordinator Bidang Ekonomi PWNU Jatim, menjelaskan, pihaknya pun mendorong kemandirian lembaga-lembaga pendidikan milik NU dan pesantren dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan berdaya saing tinggi serta berakhlaqul karimah.
“PWNU Jatim mendorong kemandirian warga NU baik secara ekonomi, social, politik, budaya, dan pendidikan,” pungkasnya.(Sal/Ru/Red)
