Ratusan Mahasiswa di Tuban Gelar Aksi Demonstrasi di DPRD, Tolak Revisi UU TNI dan Desak Pengesahan UU Perampasan Aset
TUBAN, SUATADATA.com-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, pada Rabu (26/3/2025).
Demonstrasi yang berlangsung tertib ini sempat memanas ketika massa membakar ban bekas dan properti pocong sebagai bentuk protes. Namun, tetap berada dalam kendali pengamanan.
Demo di depan pintu masuk kantor DPRD yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB ini dijaga ketat aparat kepolisian Polres Tuban. Setelah aksi bakar bakar ditengah jalan , para mahasiswa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 17.00 WIB.
Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta BEM dari Institut Agama Nahdlatul Ulama (IANU) dan Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dinilai dapat menghidupkan kembali praktik dwifungsi ABRI, serta mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Dihadapan para wakil rakyat, para demonstran sempat menampilkan teatrikal yang menyindir kinerja TNI terkait pengesahan UU TNI.
Koordinator aksi, Ahmad Wafi Amrillah, menegaskan, revisi UU TNI berpotensi mengembalikan peran TNI ke dalam ranah sosial politik dan ekonomi, mirip dengan era Orde Baru. Ia juga mengingatkan bahwa TAP MPR VI Tahun 2000 yang memisahkan TNI dan Polri bertujuan untuk mengoreksi kesalahan masa lalu, dan jika revisi ini disahkan, TNI akan terlibat kembali dalam politik yang berpotensi menyimpang.
“Pengesahan perubahan UU TNI ini didasari ambisi DPR RI dan Presiden. Ini justru menarik kembali TNI ke dalam peran sosial politik, bahkan bisnis, seperti masa lalu,” ujar Ahmad Wafi.
Ia juga mengkritisi perpanjangan masa pensiun yang menurutnya hanya akan menambah jumlah perwira non-job, serta perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif TNI yang dikhawatirkan dapat mengancam supremasi sipil dan independensi TNI.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menegaskan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI.
“Apa yang disampaikan mahasiswa tadi akan kami sepakati bersama dan akan kita tindaklanjuti kita kirim ke DPR RI dan Sekretariat Negara,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
