TUBAN, SUARADATA.com-Aktivitas tambang pasir silica ilegal di wilayah Kabupaten Tuban kian mengkhawatirkan.
Menanggapi kondisi tersebut, puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Pemuda dan Aktivis Indonesia (JAPAI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jumat (18/07/2025).
Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua JAPAI, M. Sholeh, ini merupakan bentuk protes atas kian maraknya praktik penambangan liar yang diduga berlangsung tanpa pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Mulai hari ini, kami tegas menyatakan: tambang-tambang ilegal harus ditutup. Tidak boleh ada lagi pembiaran dari pemerintah atau aparat. Jika ini terus dibiarkan, maka kehancuran lingkungan tinggal menunggu waktu,” teriak Sholeh dalam orasinya.
JAPAI menilai keberadaan tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan dan mencemari udara, tetapi juga menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menimbulkan potensi kerugian negara secara masif.
Menurut JAPAI, tambang-tambang liar tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dan diduga kuat beroperasi tanpa izin resmi. Bahkan, mereka menuding adanya dugaan keterlibatan oknum perangkat desa yang turut memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.
“Penambangan ilegal ini sudah masuk fase darurat. Jalan-jalan desa hancur, debu berterbangan, warga terganggu, dan pemerintah seakan tutup mata. Di mana keberpihakan terhadap lingkungan dan keselamatan rakyat?” ungkap Sholeh dengan nada geram.
Tak hanya menyoroti lemahnya pengawasan, JAPAI juga menyuarakan adanya indikasi pembiaran dari sejumlah pihak yang memiliki kewenangan. Mereka menuntut Bupati Tuban dan kepolisian agar segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut.
“Kalau dibiarkan, bukan hanya alam yang rusak, tapi juga hukum dan kepercayaan publik. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus ambil sikap tegas. Ini soal moral dan masa depan daerah,” tegasnya.
Dalam aksinya, JAPAI juga menyerukan keterlibatan masyarakat untuk aktif mengawasi serta melaporkan kegiatan penambangan yang mencurigakan. Mereka menekankan bahwa penyelamatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.
“Jangan tunggu semuanya terlambat. Kita harus bergerak bersama. Warga jangan diam, karena yang akan terdampak juga rakyat kecil,” imbuhnya.
Sayangnya, hingga aksi berakhir, tidak satu pun pejabat Pemkab Tuban yang menemui massa. Kendati demikian, JAPAI menyatakan akan terus melanjutkan perjuangan mereka jika tidak ada tindak lanjut nyata dari pihak berwenang.
“Kami beri waktu kepada Bupati dan aparat untuk merespons tuntutan ini. Jika tetap bungkam, kami akan turun dengan massa yang lebih besar. Ini bukan sekadar aksi, ini gerakan penyelamatan lingkungan,” tutup Sholeh.(Sal/And/Red)
