Kilas Peristiwa

Tuban Darurat Keadilan, Warga Gelar Aksi Protes Putusan Bebas Kasus Kekerasan Anak

TUBAN, SUARADATA.com-Putusan bebas terhadap terdakwa kasus kekerasan anak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban memantik gelombang kekecewaan publik.

Keputusan yang dibacakan dalam perkara Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Tuban itu dinilai menyimpang dari rasa keadilan, melemahkan supremasi hukum, sekaligus meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Menyikapi hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Sekretariat Bersatu bersama Pemuda Pancasila, LSM Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera (GMAS), dan Lembaga Investigasi Negara (LIN) dan beberapa ormas menyatakan sikap tegas.

Sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal proses hukum, massa berencana menggelar aksi bersama dengan rute PN Tuban, Kejaksaan Negeri Tuban, Dinas Sosial P3A Tuban, pada Aksi ini mengusung tagar #TubanDaruratKeadilan.

Mereka menuntut pemecatan oknum hakim yang memutus vonis bebas, pencopotan Ketua dan Wakil Ketua PN Tuban, hingga mendesak Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Komnas HAM untuk turun tangan.

“Kami memandang kondisi ini sebagai darurat keadilan di Tuban. Jika penyimpangan dibiarkan, rakyat kecil akan kehilangan harapan pada hukum,” kata Koordinator Aksi Jatmiko, Rabu (10/9/2025).

Selain itu, massa juga menuntut agar Kejaksaan Agung memeriksa kinerja Kejaksaan Negeri Tuban, serta meminta Bupati Tuban mengevaluasi Dinas Sosial P3A sekaligus memulihkan hak-hak korban kekerasan. Tidak hanya itu, mereka mendesak terdakwa kembali ditahan.

“Kami tidak melawan hukum, tetapi melawan penyelewengan hukum. Keadilan adalah hak setiap warga negara, bukan hanya untuk kelompok tertentu,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Tuban, Rizki Yanuar, menyampaikan bahwa putusan bebas tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum majelis hakim. Menurutnya, tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa.

“Untuk menyatakan seseorang bersalah harus ada unsur sengaja. Dalam perkara ini, majelis menilai tidak ada niat jahat. Unsur kekerasan terhadap anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” jelas Humas PN Tuban.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa jaksa telah menempuh upaya hukum kasasi.

“Kita juga harus menghargai kemandirian hakim yang dijamin undang-undang. Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, tapi proses hukum tetap berjalan,” pungkasnya.

Diketahui, setelah melakukan aksinya di depan Pengadilan Negeri Tuban, aksi massa bergeser ke Kejaksaan Negeri Tuban, dan ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Imam Sutopo. Setelah dari Kejaksaan kemudian aksi dilanjutkan di depan Dinas Sosial P3A Tuban.(Sal/And/Red)

Suara Data Network

assalamualaikum

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button