Belum Beranjak Diurutan ke-5 Kota Termiskin di Jawa Timur, Meski Dalam 100 Hari Tingkat Kepuasan Capai 80 Persen
Oleh : Hendri Prayitno
Tak terasa, 31 Mei 2025 menjadi angka genap 100 hari pemerintahan Kabupaten Tuban berjalan. Setelah pada Kamis, 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Aditya Halindra Faridzky, S.E., sebagai Bupati Tuban dan Drs. Joko Sarwono sebagai Wakil Bupati Tuban untuk periode 2025-2030.
Dirilis oleh lembaga survei The Republic Institute, tingkat kepuasan publik terhadap Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Joko Sarwono mencapai 80 persen. Sehingga, menempatkan Tuban sebagai salah satu daerah dengan tingkat kepuasan tertinggi di Jawa Timur.
Survei yang dilakukan pada 15–22 Mei 2025 dengan melibatkan 800 responden di tiap kabupaten/kota menempatkan Tuban unggul di berbagai kategori. Diantaranya kategori Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Tuban meraih skor 80,9 persen dan menempati peringkat kedua se-Jawa Timur.
Sementara untuk kategori Pengembangan Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tuban mencatat skor 82,4 persen dan menempati peringkat ketiga, dan dari sektor Ekonomi Kreatif dan UMKM, Tuban juga masuk lima besar dengan skor 79,7 persen. Strategi pemberdayaan UMKM dan sektor kreatif dinilai efektif dan mendapat respons positif dari pelaku usaha lokal.
Kendati demikian, Kabupaten Tuban masih belum mampu beranjak lolos dari urutan ke-5 kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur, setelah Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Probolinggo. Hal ini berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik). Data BPS Jatim menunjukkan persentase penduduk miskin di Tuban masih sebesar 14.91 persen.
Masih berdasarkan data BPS Jatim, jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa) dari tahun 2022 di tuban sebanyak 178,05 ribu jiwa, tahun 2023 sebanyak 177,25 ribu jiwa dan tahun 2024 sebanyak 171,24 ribu jiwa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Tuban di antaranya keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses ke layanan dasar, dan kondisi geografis yang menantang.
Menurut hemat penulis, untuk lepas dari kota termiskin, diperlukan strategi yang komprehensif, melibatkan individu dan pemerintah. Strategi ini mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan pendapatan, akses ke pendidikan dan kesehatan, serta reformasi kebijakan yang inklusif.
Dengan kombinasi strategi individu dan pemerintah yang komprehensif tersebut, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota termiskin.(*)
