Penulis
Hendri Prayitno, S.Pd.
(Pemerhati Publik)
Kelangkaan gas elpiji 3 kg (gas melon), Tuban Jawa Timur semakin parah sejak awal April 2026.
Dilansir dari berbagai sumber dan media baik cetak maupun online, harga eceran melonjak hingga Rp23.000–Rp27.000 per tabung. Bahkan, ada yang lebih di beberapa tempat.
Pertamina menduga adanya indikasi penimbunan atau penggunaan gas bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya. Mengingat pasokan tambahan di luar alokasi reguler sebenarnya telah disalurkan. Selain itu, lonjakan permintaan di tingkat masyarakat juga menjadi faktor penyebab.
Sementara itu warga terpaksa mengantre berjam-jam, bahkan sejak pukul 07.00 WIB, untuk mendapatkan satu tabung gas. Antrean ini sering kali berakhir dengan kekecewaan karena stok habis dengan cepat.
Akibat kesulitan mendapatkan gas menyebabkan warga tidak bisa memasak, bahkan ada yang kembali menggunakan kayu bakar.
Bahkan usaha mikro kecil menengah terancam berhenti beroperasi karena bahan bakar yang terbatas. UMKM seperti pedagang gorengan contohnya, mereka terancam tidak bisa jualan karena kesulitan mendapatkan gas, menyebabkan mereka berada di “ujung tanduk”. Beberapa pelaku usaha lainya, terpaksa mengurangi kuantitas produksi atau bahkan libur berjualan lantaran stok gas yang tidak menentu.
Tidak hanya gas elpiji 3 kg saja yg “langka”, diduga berdampak juga pada rantai pasok gas elpiji 12 kg sehingga memberikan dampak signifikan bagi operasional dapur. Jika elpiji 3 kg langka, dapur terpaksa beralih menggunakan elpiji 12 kg (non-subsidi) yang harganya jauh lebih mahal. Sehingga, menimbulkan meningkatkan biaya operasional produksi makanan, seperti usaha roti dan usaha kuliner.
Termasuk program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terkena imbasnya. Di beberapa tempat lokasi dapur terpaksa membeli gas elpiji dengan harga di luar “nurul” alias nalar demi untuk bisa tetap melakukan proses produksi menu MBG. Harga gas elpiji 12 kg yang awalnya berkisar 185.000, per april 2026 sudah mencapai 265.000 bahkan ada yang lebih di beberapa lokasi.
Jika kelangkaan gas LPG 3 kg yang berlarut-larut akan menyebabkan harga melambung tinggi di atas HET, antrean panjang di pangkalan, dan terhambatnya aktivitas rumah tangga maupun UMKM kuliner. Kondisi ini memicu inflasi energi, memaksa warga kembali ke bahan bakar tradisional, serta meningkatkan risiko keresahan sosial. Kelangkaan energi berpotensi meningkatkan harga makanan dan barang kebutuhan pokok lainnya.
Menurut penulis, kelangkaan gas elpiji, khususnya subsidi 3 kg (“gas melon”), memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat. Berdasarkan situasi saat ini, langkah-langkah harus segera dilakukan.
Pertamina bersama pemerintah setempat harus segera melakukan operasi pasar atau “pasar murah” di titik-titik kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi), termasuk menambah kuota dan mempercepat pengiriman pasokan dari agen ke pangkalan resmi untuk menghindari kekosongan stok.
Menghentikan praktik pembelian oleh pengecer yang sering menimbun atau menjual di atas HET, serta memastikan gas 3 kg langsung dijual ke pengguna akhir (rumah tangga miskin/UMKM) serta menindak tegas oknum yang melakukan pengoplosan atau penyelundupan gas 3 kg ke tabung 12 kg (non-subsidi).
Tidak kalah pentingnya juga mengembangkan bahan bakar alternatif seperti DME (Dimethyl Ether) dari gasifikasi batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan mendorong penggunaan biogas dari limbah ternak atau rumah tangga di area pedesaan untuk mengurangi beban permintaan gas melon.(*)
