Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa belum waktunya penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus makar Eggy Sujana yang menyertakan Prabowo. “Nama Prabowo hanya disebut oleh tersangka Eggy da Lieus,” lanjutnya. Bagiku ini kabar baik. Beberapa hari terakhir aku berandai-andai, selain Partai Demokrat, Gerindra juga bisa masuk dalam koalisi gemuk Jokowi. Apa mungkin? Mungkin, politik adalah dunia dengan jutaan kemungkinan!
Penarikan SPDP kasus makar yang menyeret nama Prabowo bisa menjadi pintu masuk Gerindra dalam koalisi Jokowi. Jika buka karena penarikan SPDP di atas, setidaknya Gerinda bisa mempertimbanngkan tiga hal di bawah ini:
1) Kecil kemungkinan Prabowo maju lagi dalam Pilpres 2024. Harus ada kader pengganti Prabowo yang layak jual, yang bisa diorbitkan mulai sekarang. Gerinda butuh panggung untuk mengorbitkan kadernya maju Pipres 2024. Masuk dalam pemerintahan Jokowi jilid 2 adalah cara yang jitu mendapatkan panggung bagi kader terpilih. Lima tahun di pemerintahan adalah waktu yang istimewa untuk unjuk prestasi bagi kader Gerindra dalam merebut hati rakyat. Ingat, oposisi tak selalu mendapat simpati, apalagi melawan koalisi pemerintahan yang berprestasi.
2) Jika pemerintahan Jokowi jilid 2 mewujudkan tekadnya memerangi ideologi transnasional dengan segala aksinya, pilihan yang paling tepat adalah berada satu kubu dengan pemerintah. Ingat, tak ada Organisasi Massa (Ormas) besar di Indonesia yang menentang pemerintah dalam memerangi ideologi transnasional. Satu kubu dengan pemerintahan yang didukung Ormas-ormas besar, akan memudahkan Gerindra mengambil hati anggotanya dibanding bermusuhan dengan pemerintahan yang didukung Ormas-Ormas itu.
3) Bayangkan, jika pada 2024 kekuasaan menjadi milik kubu Prabowo, Siapa rival utama mereka? Kaum nasionalis? Tidak! Tapi kelompok-kelompok yang membawa ideologi transnasional melalui jalan politik, infiltrasi di lembaga-lembaga negara, atau sel-sel yang rajin melakukan amaliya/irhabiyah (terorisme). Jika Gerindra berada dalam pemerintahan Jokowi jilid 2, maka citra mereka yang dilekatkan dengan kelompok pengusung ideologi transnasional akan terkikis.
Dengan tiga alasan di atas, kubu Prabowo harus mulai mempertimbangkan strategi ke-11 sebagai langka politik berikutnya. Startegi ke-11 adalah satu dari 36 strategi perang Tiongkok Kuna yang berbunyi: pohon prem berkorban untuk pohon persik, mengorbankan perak untuk mempertahankan emas. Ada saatnya, kubu Prabowo mengorbankan kepentingan jangka pendek untuk mendapatkan tujuan jangka panjang. Apa tujuan jangka panjang dimaksud? Pancasila, keutuhan NKRI, dan tentu saja kekuasaan 2024!
————————————
