JOKOWI BUKAN SUHARTO

JOKOWI BUKAN SUHARTO

.

Rewang yang kita kenal sebagai dedengkot perlawanan anggota PKI di Blitar Selatan pada 1967-1968 adalah anggota Politbiro Committee Central Partai Komunis Indonesia (CC PKI) Sejak Juli 1966. Dia dan Iskandar Subekti membangun basis perlawanan setelah para petualang partai dan tentara yang tak puas melakukan pemberontakan gagal yang dikenal sejarah sebagai Gerakan 30 September (G30/S). Tertangkapnya Rewang dan sisa-sisa anggotanya pada pada 21 Juli 1968 adalah akhir perlawanan PKI sebagai organisasi politik.

 

Apakah Komunis sebagai ideologi otomatis mati bersamaan habisnya sisa-sisa perlawanan di Blitar Selatan? TIDAK! Suhartolah yang membuat PKI dan Komunis di Indonesia benar-benar habis.

.

Apa yang dilakukan penguasa Orde Baru saat itu:

1. Menggalang sekutu internasional dari negara-negara Blok Barat yang sedang terlibat Perang Dingin dengan Blok Komunis.
2. Menghabisi kekuatan PKI di parlemen.
3. PKI, Komunisme, dan paham yang terkait dengannya dilarang melalui TAP/MPR.
4. Membunuh, menculik, menangkap tanpa peradilan, dan menghilangkan orang yang dituduh anggota PKI maupun simpatisannya.
5. Mamatikan hak-hak perdata bekas anggota maupun simpatisan PKI; mereka tidak bisa menjadi PNS, dipersulit untuk berdagang, dan distigma jahat sampai kepada keturunnya. Tindakan Suharto yang keempat itu memakan korban 80.000 jiwa versi Komisi Pencari Fakta (KPF) yang dibentuk Presiden Sukarno, sedangkan hasil investigasi Komnas HAM pada 2012 menyebut korban jiwa berkisar antara 500.000 sampai 3.000.000 jiwa. Lima tindakan penguasa dari Kemusuk, Bantul Yogyakarta itu membuat PKI dan simpatisanya tak bisa melakukan klandestin, gerakan senyap untuk melakukan perlawanan.

.

Apakah Jokowi bisa melakukan tindakan-tindakan itu terhadap ex-HTI setelah putusan Mahkamah Agung (MA) seperti tindakan Suharto terhadap PKI? TIDAK! Bukahkan ex-HTI mungkin melakukan gerakan klandestin? Sangat mungkin. Mengapa Jokowi tidak melakukan seperti yang dilakukan Suharto? Karena Jokowi bukan Suharto!

.

1. Suharto berhadapan dengan ideologi yang berbasis Marxisme-Leninisme, Jokowi berhadapan dengan doktrin khilafah yang mencatut dalil-dalil agama.
2. Suharto mampu menyatukan Ormas Islam dalam satu suara untuk melawan PKI & Komunisme, Jokowi tidak mampu menyatukan Ormas Islam dalam satu suara dalam bersikap terhadap HTI
3. Suharto seorang jendral yang memiliki kontrol terhadap parlemen, tentara, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dll, sedangkan Jokowi mempimpin Indonesia demokratis yang tidak semua hal berada dalam kontrolnya.
4. Suharto menguasai media penyiaran, televisi dan radio, sedangkan Jokowi presiden yang tiap hari dimaki-maki di media sosial.
5. Suharto memiliki dukungan penuh dari negara-negara Blok Barat saat menghadapi Komunisme, sedangkan Jokowi sibuk merebut kembali sumberdaya alam yang telah lama dikuasi perusahaan-perusahaan Barat yang konsensinya diberikan Suharto sejak berkuasa.
6. Suharto membunuh kebebasan media sebagai pilar demokrasi, sedangkan Jakowi berada dalam sorotan media; kapanpun media bisa memberitakan hal-hal baik, juga bisa memberitakan hal-hal buruk dalam pemerintahannya.
7. Suharto bisa melakukan tindakan keras seperti pada kasus Malari, Talangsari, Haurkoneng, Tanjung Priok, Kudatuli, Petrus, dll yang memakan korban ratusan jiwa, sedangkan Jokowi membeli motor dengan uang pribadi saja menjadi bulan-bulanan para pembencinya di media sosial.

.

Apakah doktrin yang menolak Pancasila dan Nasionalisme Indonesia yang HTI usung tetap bisa bergerak dan menancapkan pengaruhnya di Indonesia atau sebaliknya? Jawabanya kita tunggu siapa yang berkuasa lima tahun ke depan, apakah doktrin itu masih bisa hidup lagi dengan cara mendompleng penguasa baru atau tidak!