Penulis: Hendri Prayitno, S.Pd. (Pegiat Sosial)
Pemerintahan Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Joko Sarwono di Kabupaten Tuban berfokus pada pembangunan yang merata dengan slogan “Mbangun Deso Noto Kutho” (Membangun Desa Menata Kota).
Hasil nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat mencakup beberapa bidang utama. Yaitu bidang infrastruktur, bidang Kesehatan dan sosial, bidang ekonomi dan pemerintahan, dan bidang olah raga yang didukung oleh tingkat kepuasan publik yang tinggi (mencapai 80% dalam survei Mei 2025)
Pemkab Tuban meraih Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK sebesar 81,31, menempatkannya di posisi 6 besar nasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Tuban juga dianugerahi penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025, yang diakui oleh pemerintah pusat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tuban juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, termasuk jalan poros desa dan jalan lingkungan di seluruh kecamatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik dan mendukung mobilitas masyarakat
Termasuk juga fokus pada perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tuban. Serta mengeksekusi proyek pembangunan yang mencakup perbaikan drainase dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di berbagai desa, yang berkontribusi pada lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
Selain itu, Pemerintah daerah juga konsisten mendukung dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif, yang mendapat respons positif dari masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Keberhasilan program pembangunan tersebut diklaim berkat partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan, organisasi agama, dan kepemudaan.
Namun, menurut penulis, selain keberhasilan yang sudah di lakukan pasangan “Lindra – Joko”, juga terdapat beberapa isu dan sorotan yang muncul selama masa kepemimpinannya di tahun 2025. Diantaranya adalah dugaan penyimpangan proyek rehabilitasi saluran irigasi di Desa Kendalrejo pada September 2025 menuai sorotan tajam dari publik karena dinilai jauh dari standar teknis, dengan lantai dasar yang tipis dan pekerja tanpa alat pelindung diri (APD).
Juga terdapat Kejanggalan APBD 2025 sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban tahun 2025 tersebut, termasuk adanya selisih anggaran dan hibah ganda.
Meskipun belum ada kasus yang terbukti, isu KKN tetap menjadi perhatian, sehingga bupati sendiri menyerukan penolakan terhadap praktik-praktik tersebut di momen Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, Tuban juga masih menempati peringkat kelima kabupaten termiskin di Jawa Timur. Walaupun Bupati Halindra sendiri sebelumnya telah membantah anggapan gagal dalam pengentasan kemiskinan, dengan menyebutkan adanya penurunan tingkat kemiskinan dalam dua tahun masa jabatannya sebelum periode 2025. Selain kemiskinan, penanganan stunting juga masih menjadi persoalan yang diakui atau disinggung oleh berbagai pihak
Perlu dicatat bahwa isu-isu ini sebagian besar mencakup tantangan berkelanjutan atau dugaan masalah yang muncul dalam perjalanan tahun 2025, dan bukan merupakan kegagalan yang telah terbukti secara hukum atau final. Kinerja pemerintah daerah merupakan proses yang terus berlangsung dan dinilai dari berbagai sudut pandang. Yang pasti, perjalanan pasangan Bupati Halindra dan wakilnya Joko, perlu kerja lebih ekstra keras dengan inovasi dan program prioritas untuk bisa lebih membawa tuban lebih baik.(*)
