Oleh:
Sutiyono – KPPN Tuban
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste yang dahulu pernah menjadi bagian atau salah satu propinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Bellu dengan ibu kota Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timau (NTT), disitulah terletak pintu gerbang perbatasan dua Negara antara NKRI dan Timor Leste. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain yang terletak di Kabupaten Bellu, terdapat beberapa layanan terpadu dari beberapa Satuan Kerja antara lain : Pos Penagawas Bea dan Cukai, Imigarasi, Karantina Hewan dan Kesehatan Pelabuhan.
Kondisi yang sangat memprihatinkan di PLBN Motaain sebelum dibangun, sebelum tahun 2015, saat itu PLBN yang meliputi pos Bea dan Cukai, imigrasi, kesehatan pelabuhan dan Karantina Hewan, masing-masing masih menempati pos rumah kecil yang sederhana dengan tiang bendera di depanya yang sudah sangat usang dimakan usia, saat itu sangat berbeda dengan Pos Lintas Batas Negara Timor Leste yang jauh lebih besar dengan sarana dan prasarana yang lebih bagus dibandingkan Pos Lintas Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan tahap I PLBN Motaain dimulai dengan dana APBN pada Tahun Anggaran 2015. Pada tahun tersebut dimulai gelombang pertama pembangunan sebanyak 7 (tujuh) buah PLBN secara nasional. Salah satu diantaranya PLBN Motaain di Kabupaten Bellu dengan ibu kota Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Dengan dana APBN Tahun 2015 Kementerian PUPR melakukan pembangunan PLBN Motaain menggantikan pos lama di atas lahan seluas 8,8 hektar. Pembangunan tahap I tahun 2015, Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp82 miliar. Tahun 2015 pencanangan pembangunan tahap I Pos Lintas Batas Negara Motaain dimulai, Pos Lintas Batas Negara Motaain adalah wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan yang berhadapan langsung dengan Negara Timor Leste, Bangunan tahap I PLBN Motaain meliputi zona inti yang terdiri dari bangunan utama PLBN, gedung pemeriksaan terpadu, pelataran pemeriksaan, bangunan klinik, car wash, jembatan timbang, gudang sita, bangunan kennel, bangunan utilitas, pos pemeriksaan imigrasi, gerbang tasbara, monumen Garuda, Pos Pamtas TNI, dan infrastruktur kawasan.
Tahun 2016, pembangunan tahap I selesai. Gedung-gedung utama untuk layanan terpadu sudah selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2016, nampaklah kemegahan gedung-gedung dalam lingkungan Pos Lintas Batas Negara Motaain. Pembangunan tahap I yang sudah selesai di PLBN Motaain meliputi gedung-gedung untuk layanan terpadu di perbatasan antara lain bangunan induk dimana di gedung itulah tempat layanan terpadu satu atap dilaksanakan, layanan pemeriksaan dokumen keimigrasian, pemeriksaan barang dan hewan bawaan serta layanan pemeriksaan Bea dan Cukai, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam tata kelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang di atur dalam Peraturan Kepala BNPP No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PLBN.
Setelah pembangunan tahap I selesai, pembangunan tahap II zona sub inti dan pendukung 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di seluruh Indonesia akan dimulai, ditargetkan tuntas pada tahun 2018. Pembangunan tujuh pos tapal batas negara tersebut merupakan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satunya adalah PLBN Motaain di Kabupaten Bellu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pembangunan tahap II PLBN Motaain, Pemerintah menyediakan dana APBN senilai Rp228 miliar. Dengan kontrak multiyears atau anggaran tahun jamak 2017-2018, yang akan dibangun antara lain, perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, pengamanan, rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya. Pembangunan tahap II ini juga meliputi pembangunan pasar tradisional, taman terbuka, ruang pentas. Kalau mengikuti target sesuai kontrak Maret 2019 sudah selesai.
Dengan wajah baru, PLBN Motaain mampu mengangkat harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara saja, namun juga akan didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, menjadi sarana rekreasi dan tempat wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Pembangunan PLBN diikuti pula pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menuju kawasan PLBN, sehingga dapat memperlancar perjalanan dari kota Atambua menuju kawasan PLBN Motaain.
Perjalanan dari kota Atambua menuju Pos Lintas Batas Negara yang berada di Motaain, cukup nyaman jalan sudah bagus, cukup lebar, meskipun masih ada perbaikan dan perawatan pada jalan tersebut, pemandangan diperjalanan cukup indah melintasi perbukitan berkelak-kelok. Saat musim kemarau, di Kabupaten Bellu terlihat sawah-sawah yang mengering tanpa air, terlihat ternak sapi, kambing dan babi hutan yang mencari makan diantara rumput yang mengering dan batang padi yang telah mengering pula. Dilereng perbukitan nampak berwarna kuning kecoklatan, itulah daun-daun pepohonan dan semak-semak di lereng perbukitan yang telah lama mengering, pemandangan khas Nusa Tenggara Timur pada saat musim kemarau karena sudah beberapa bulan tidak turun hujan. Pemandangan tersebut akan berubah menjadi hijau segar dengan hamparan rumput yang luas dan tanaman padi para petani yang menghijau, terasa sejuk dipandang mata kala musim hujan telah tiba.
Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk memperlancar perjalanan, dari kota Atambua menuju Pos Lintas Batas Negara yang berada di Motaain, selanjutnya juga memperlancar arus keluar masuk barang ekspor menuju Negara Timor Leste atau barang yang masuk dari Negara Timor Leste ke wilayah Negara Indonesia, serta menumbuhkan perekonomian masyarakat disekitar kota Atambua dan masyarakat kawasan perbatasan. Dengan selesainya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, waktu tempuh dari kota Atambua diperkirakan kurang lebih 1 jam perjalanan sudah sampai di Pos Lintas Batas Negara Motaain.
Selanjutnya pembangunan PLBN-PLBN gelombang berikutnya dimulai pada tahun anggaran 2019, dengan dana APBN, yang akan dibangun sebanyak 11 (sebelas) buah PLBN. Pembangunan PLBN gelombang kedua ini juga tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara saja, namun juga akan didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, kawasan wisata baru, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk membangun 11 buah PLBN tersebut pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 651 miliar dari pagu APBN Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2020.
Pembangunan tahap I gelombang pertama 7 (tujuh) PLBN terpadu pada akhirnya selesai sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2018, pembangunan tahap II, 7 (tujuh) PLBN selesai sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2019. Tahun 2019 itu pula pembangunan gelombang kedua dimulai , sebanyak 11 (sebelas) buah PLBN akan dibangun dikawasan perbatasan Indonesia, untuk pembangunan 11 PLBN tersebut pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp651miliar dari pagu APBN Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun anggaran 2020, yang diharapkan selesai pada tahun 2020.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain tahap I dengan dana APBN sebesar Rp82 miliar dan pembangunan tahap II dengan dana APBN Rp228 miliar sudah selesai. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah membangun wajah Negara Kesatuan Ripublik Indonesia (NKRI) di perbatasan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena inilah wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gagah, megah dan patut dibanggakan diperbatasan dengan Negara Timor Leste. Pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara saja, namun juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, kawasan wisata baru, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Pada tulisan ini, penulis banyak mengulas tentang PLBN Motaain di Kabupaten Bellu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena penulis pernah berkunjung ke PLBN Motaain, saat mulai dibangun tahun 2015, kemudian setelah selesai dibangun dan sudah diresmikan pada tahun 2018, saat itu Penulis masih bertugas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
