PBNU Gelar Halaqah Nasional Fiqih Peradaban di Ponpes Sunan Bejagung Tuban
TUBAN, SUARADATA.com-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Halaqah Nasional Fiqih Peradaban di Ponpes Sunan Bejagung, Kabupaten Tuban, Selasa (13/12/2022).
Halaqah yang dihadiri langsung oleh Ketua PBNU KH. Yahya Cholil Staquf digelar di halaman Ponpes Sunan Bejagung dengan mengambil tema “Fiqih Siyasah dan Kewarganegaraan”.
Dalam sambutannya, Ketua PBNU KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan, kegiatan ini dilalukan agar para kyai di seluruh nusantara ikut memikirkan perubahan peradaban yang luar biasa penting. Terutama tentang Islam moderat.
“Bahwasanya Islam sudah dari sananya moderat dan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang melakukan reformasi politik dan berhasil di dunia,” ucapnya.
Menurut Gus Yahya, terdapat empat perubahan peradaban dunia. Pertama, perubahan tata politik dunia terkait peta politik dan identitas agama. Kedua, perubahan demografi atau komposisi penduduk dunia. Ketiga, perubahan standar norma dan keempat, perubahan karena globalisasi.
“Halaqah Fiqih Peradaban merupakan kegiatan yang dilakukan guna menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat kompleks dan kekinian. Para ulama berdiskusi dan mengumpulkan berbagai referensi jawaban berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, maupun kitab-kitab kuning,” tuturnya.
Sementara itu, Pengasuh pondok pesantren Sunan Bejagung, KH. Abdul Matin Jawahir, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu dari 260 kegiatan Halaqah Fiqih Peradaban dalam rangka menyambut Satu Abad NU.
“Dalam halaqah ini yang dibahas adalah perspektif baru fiqih kewarganegaraan dalam konteks negara bangsa yang disampaikan Prof. Dr. Masdar Hilmy (Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya) dan Dr. Islam Sa’ad, seorang pemikir dari Mesir. Sesi kedua pendalaman materi dan pembahasan persoalan aktual,”tuturnya.
Terpisah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Ahmad Munir sangat memberikan apresiasi dengan adanya kegiatan ini.
“NU dalam kepemimpinan Gus Yahya ini mempunyai gagasan yang luar biasa, terkait fiqih siyasiyah, bukan hanya fiqih kontemporer tapi juga fiqih tentang kebangsaan,” ucapnya, didampingi Kasi Bimas Islam dan Pranata Humas.
Lanjutnya, hubungannya kegiatan ini dengan Kemenag, karena Kementerian Agama merupakan leading sektor kegiatan keagamaan, jadi memang akan selalu berkolaborasi dengan NU maupun organisasi lain.
“Kementerian Agama merupakan leading sektor kegiatan keagamaan, jadi memang akan selalu berkolaborasi dengan NU maupun organisasi lain,” pungkasnya.(Sal/And/Red)