Dikukuhkan, Pengurus PDPM Tuban juga Gelar Deklarasi Pemilu Cerdas hingga Soroti Kinerja Bupati Lindra
TUBAN, SUARADATA.com-Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Tuban periode 2023-2027 resmi dikukuhkan di Resort Kayu Manis, pada Sabtu (9/12/2023). Pengukuhan terhadap 48 pengurus itu telah dipimpin oleh Rifqi Argadianto mewakili PWPM Jawa Timur.
Dalam acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Jajaran Forkopimda, Ketua PDM, PDA, PPPM, PWPM, PDNA, PC IMM dan Ortom muhammadiyah lainnya serta mengundang seluruh ketua partai politik se-Kabupaten Tuban.
“Kegiatan ini mengundang 300 orang lebih. Selain pengukuhan juga digelar Deklarasi Pemilu Cerdas,” kata Ketua Pelaksana Pengukuhan, Rony.
Ditempat yang sama, Ketua Umum PDPM Kabupaten Tuban, Yusron menyatakan, deklarasi pemilu cerdas ini hasil dari buah pemikiran teman-teman PDPM dalam menyikapi masa pemilu 2024. Sehingga, saat deklarasi para Jajaran Forkopimda, Ketua PDM, PDA, PWPM, PDPM bersama-sama menandatangani papan deklarasi pemilu cerdas tersebut. Hal itu dilakukan sebagai aksi simbolik untuk mendukung gelaran pemilu yang cerdas dan bermartabat.
“Semoga dalam pemilu 2024 mendatang masyarakat tidak terpolarisasi menjadi kubu-kubu yang bisa menghancurkan ukhuwah dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Tuban,” terang Yusron.
Disisi lain, kata Yusron, bahwa Pemuda Muhammadiyah telah menyoroti kinerja pemerintah Kabupaten Tuban. Pasalnya, Bupati Aditya Halindra Faridzky selama menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan visi Mbangun Deso Noto Kuto. Tak hanya itu, Pemuda Muhammadiyah juga melihat ada tanda-tanda munculnya stigma masyarakat yang menunjukkan ketidaksukaan penggunaan warna kuning dalam setiap even Pemerintah Daerah.
“Disamping itu Pemuda Muhammadiyah menilai berbagai even kegiatan Pemda hanya mengedepankan upacara seremonial saja tanpa ada kajian setelahnya,” kritik Yusron.
Selanjutnya, Yusron menambahkan, kalau stigma liar muncul ketika banyak masyarakat yang mulai berfikir bahwa visi Mbangun Deso Noto Kuto terlalu berat untuk direalisasikan jika hanya mengedepankan even seremonial. Sehingga, diharapkan pemda mampu mewadahi aspirasi masyarakat.
“Ya lebih lebih dalam bentuk naskah akademik demi menciptakan visi misi yang dicita-citakan,” tutupnya.
Sementara itu, sejak berita ini dipublikasikan SUARADATA.com masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Pemkab Tuban maupun Bupati Lindra. Terutama, mengenai visi misi bupati yang dinilai belum berhasil dijalankan.(Sal/And/Red)
