MALANG, SUARADATA.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menekan pada warga agar bisa menjadi pelopor atau penggerak. Utamanya pada gaya hidup bersih dan sehat di lingkungannya.
“Penekanan tersebut disampaikan Bapak Kepala Dinas. Saat membuka serta dalam memberikan materinya. Khususnya menyangkut program kampung iklim (Proklim),” ungkap Kabid Tata Lingkungan Hidup DLH, Windra Novisari di Hotel Savana Malang, Selasa (7/3/2023).
Windra menambahkan, kegiatan studi teori dan lapang ini berlangsung dalam waktu dua hari. Pertama bertempat studi teori di sini (Hotel). Kedua, berlangsung ke Kabupaten Sidoarjo. Karena dikemas secara outing class (studi lapang).
“Kami akan studi lapang di RW 9 Desa Larangan, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kami perlu studi ke sana, karena mereka telah berhasil lebih dulu. Serta memperoleh predikat Proklim Lestari,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya dalam materinya menjelaskan, perlu menggerakkan lebih masif lagi kepada masyarakat akan gaya hidup bersih dan sehat. Tentunya bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat.
“Kita mulai dari pribadi, keluarga hingga lingkungan RT atau RW. Penanggulangan perubahan iklim bisa dilakukan dengan cara mengurangi emisi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Serta upaya mitigasi dan adaptasi. Seperti pengelolaan air hujan dan limbah serta adanya dukungan dari kelembagaan,” jelas Rahman.
Penekanan tersebut, disebutkan, sesuai Permen LHK nomor 84 tahun 2016. Serta SE Wali Kota nomor 3 tahun 2021 tentang Proklim. Pada 2024 nanti Kota Malang ditargetkan terciptanya 20.000 kampung iklim.
Untuk itu, agar bisa mewujudkan target itu. Pihaknya terus berupaya mendorong kelompok masyarakat (pokmas). Melakukan upaya mitigasi dan adaptasi tingkat lokal. Serta memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi tersebut.
“Termasuk kita dorong penyebarluasan kegiatannya. Satu contoh, perubahan iklim pada cuaca hujan yang ekstrim. Berdampak pada ketahanan pangan dan air. Lanjut, soal penyakitnya bisa mewabah malaria, DBD dan diare,” bebernya.
Selanjutnya, bentuk kegiatan adaptasi bisa dilakukan berbagai hal. Diantaranya, dengan pemanenan air hujan. Persiapan air, perlindungan mata air, penghematan air, penguatan sarpras sekaligus pengendalian longsor dan banjir.
“Mitigasinya mengurangi emisi GRK, dan meningkatkan serapannya. Kemudian, didukung dengan dukungan penguatan dari kelembagaan. Baik LSM, PT dan dukungan lainnya. Tak kalah pentingnya, tanpa peran serta masyarakat. Mustahil Pemkot memaksimalkan itu semua,” paparnya lagi.
Pemateri selanjutnya adalah pejabat Subkoordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup, DLH Jawa Timur, Sulistyowati menuturkan, sebagaimana ditekankan Bapak Presiden Jokowi. Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan. Sebab, berguna mengendalikan perubahan iklim melalui Proklim yang mencakup 20.000 desa pada 2024 nanti.
“Untuk itu, kita berikan pemahaman dan menggalakkan aksi nyata serta memberikan kontribusi. Utamanya penekanan pada pengurangan emisi GRK,” tuturnya.
Dengan adanya penguatan Proklim dimanapun berada. Menurutnya, memiliki enam nilai manfaat. Antara lain, meningkatkan ketahanan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup, sosial dan ekonomi. Tercapainya target penurunan emisi GRK.
“Lainnya, meliputi soal tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi. Ditambah, terbangunnya kesadaran dan gaya hidup rendah emisi GRK. Terakhir, meningkatkan kemampuan masyarakat ditingkat lokal terhadap perubahan iklim,” ujar Sulistiowati.
Perlu diketahui, ada tahapan capaian target terwujudnya 20.000 Proklim. Yakni tercapai target jumlah, kualitas serta kelanjutannya. Untuk capaian target jumlah, minimal sebanyak 16.730 desa sudah didaftarkan secara SRN PPI di 2024 nanti.
“Dan target kualitas, lokasi yang terdaftar dikuatkan kapasitasnya. Guna meningkatkan kategorinya. Dan satu lagi, target kontinuitas pentingnya penguatan kolaborasi dengan multi stakeholder,” pungkasnya.(Iwn/And/Red)
