TUBAN, SUARADATA.com-Pada momentum peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-76, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, menerima penghargaan dari Ketua Dewan Koperasi Indonesia sebagai Pembina Koperasi Andalan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia, Sri Untari Bisowarno kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, saat puncak Peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-76 di Gedung Tennis Indoor Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Penghargaan tersebut sebagai wujud kerja keras dan sinergitas antara Pemkab Tuban bersama seluruh insan koperasi di Kabupaten Tuban.
“Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi dalam mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, serta menjadi kado indah pada peringatan Hari Koperasi tahun 2023 bagi masyarakat Kabupaten Tuban, khusus insan koperasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mas Bupati sapaan akrabnya menerangkan, bahwasanya Pemkab Tuban terus memaksimalkan potensi daerah melalui program Satu Desa Satu Unggulan atau One Village One Product. Kebijakan tersebut berseiring dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban.
“Pada tahun 2022, tercatat jumlah UMKM di Kabupaten Tuban sebanyak 115.094 UMKM. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 70.772,” tambahnya.
Bupati muda ini, juga menyerukan insan koperasi agar memanfaatkan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital yang diimbangi pelibatan generasi milenial sangat diperlukan guna mendukung kemajuan teknologi.
“Inovasi dan digitalisasi menjadi kunci kemajuan koperasi di Kabupaten Tuban,” tuturnya.
Sementara itu, MenKopUKM RI, Teten Masduki mengungkapkan, peringatan Hari Koperasi ke-76 tahun 2023 menjadi momentum untuk saling bergandengan tangan dan menguatkan mewujudkan koperasi tangguh. Peran koperasi juga diharapkan turut serta membangun ekonomi masyarakat kota dan pedesaan.
“Sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo saat ini pemerintah fokus melakukan pengembangan koperasi sektor riil dan program hulu hilir koperasi,” ucapnya.
Lanjutnya, pengembangan koperasi dapat menyentuh bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, hingga UMKM. Karenanya, pemerintah daerah harus mampu mengenali potensi unggulan.
Langkah tersebut didukung dengan komitmen pemerintah pusat dalam upaya peningkatan ekosistem koperasi dan pengembangan korporatisasi nelayan dan petani melalui koperasi.
“Tidak hanya itu, nantinya juga dikembangkan rumah produksi yang dikelola koperasi di beberapa wilayah guna mendukung optimalisasi potensi unggulan,” sambungnya.
Dalam hal ini, pemerintah sedang mengkaji regulasi untuk mendorong koperasi lebih adaptif dan tangguh dalam menjawab tantangan global. Regulasi tersebut, nantinya akan mencakup ketentuan modal, lapangan koperasi, adopsi teknologi digital dalam tata kelola dan usaha, hingga peningkatan jaminan hukum bagi anggota dan kelembagaannya.
“Selain itu, akan dibentuk Komite Penyehatan Koperasi dan lembaga pengawasan resmi guna memonitoring operasional koperasi. Setelah regulasi tersebut ditetapkan, wajah koperasi akan berubah lebih baik pada 5-10 tahun mendatang,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
