MALANG, SUARADATA.com-Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji memiliki konsistensi yang teruji dalam memberikan perhatian dan kepeduliannya.
Utamanya kepada warga yang kurang mampu. Terbukti bantuan sosialnya (bansos) terus dialirkan menjelang purna tugas pada 23 September 2023 mendatang.
Salah satunya adalah sebanyak 185 rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di lima kecamatan mendapatkan bantuan sosial (bansos). Bansos itu melalui perbaikan rumah senilai Rp 20 juta pada setiap unit umah
“Perbaikan itu bertujuan pastinya hunian rumah warga lebih layak dan lebih nyaman lagi ke depannya. Selain bantuan perbaikan, kami pun fokus mendorong peningkatan status kepemilikannya. Menjadi sertifikat hak milik (SHM), camat dan lurah hendaknya membantu akan hal itu,” ungkap Wali Kota Sutiaji, Senin (11/9/2023).
Sutiaji pun menegaskan, kepada warga penerima bansos RTLH berkaitan dengan legalitas status kepemilikan rumahnya. Bisa mendapatkan pelayanan kemudahan saat pengurusan surat-suratnya..semisal lewat program PTSL.
“Dengan syarat, rumah yang diperbaiki tersebut. Pastinya bukan rumah sewa (kontrak). Karena perbaikan RTLH dibiayai APBD murni Kota Malang Tahun Anggaran 2023. Diperkirakan sekitar Rp3,7 miliar jumlahnya untuk 185 RTLH,” tegas dia.
Mantan anggota DPRD ini menginformasikan, bansos yang diberikan kepada warga Kota Malang. Sejatinya sebanyak 415 RTLH, selain didukung APBD Kota Malang. APBD Jatim dan APBN Kementerian PUPR Pusat turut menyokongnya.
“DPUPRPKP Kota Malang sementara ini menganggarkan buat 185 RTLH. Nantinya, RTLH berbasis 53 rumah di Kelurahan Kotalama dan Ciptomulyo. Kita anggarkan juga di 2024, kebutuhannya sekitar Rp5 miliaran. Kami menitipkan ke Pak Erik (Sekkota). Supaya bisa mengawalnya di 2024,” terang Sutiaji.
Ia menambahkan, program bansos RTLH ini menjadi tekad dan komitmen bersama. Karena untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang. Pastinya agar mereka bisa hidup dengan kondisi rumah yang layak huni. Serta legalitas status kepemilikan rumahnya lebih kuat.
“Sebelum semuanya itu diproses lebih lanjut. Kami melalui tim assessment, mesti melakukan proses tahapannya, seperti administrasi dan survey secara ketat. Guna memverifikasi dan menetapkan, sekaligus memutuskan warga yang berhak menerima bansos RTLH,” tambahnya.
Hal senada, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharijanto menjelaskan, pada 2023 ini pihaknya sementara menganggarkan untuk 185 RTLH. Tapi saat 2024 nanti tetap melanjutkan SK tahap keduanya. Yaitu sejumlah 230 an RTLH.
“Hingga kita selesaikan secara keseluruhan nantinya, RTLH di Kota Malang mencapai 1.400 rumah. Berhak mendapatkan bansos dari pemerintah. Namun proses penyelesaiannya bertahap dan berkelanjutan sampai tuntas,” jelas Dandung.
Masih kata Dandung, dari proses pekerjaan perbaikan RTLH sebanyak 185 rumah tersebut. Pihaknya mentargetkan penyelesaiannya selesai pada 30 November mendatang.
“Anggaran sebesar Rp 20 juta per rumah, kita sampaikan kepada penerima bansos. Rp17,5 juta khusus untuk bahan material, dan Rp2,5 juta buat ongkos kerja. Penerima bansos tidak menerima uang tunai, guna menghindari penyalahgunaan kebutuhan,” beber dia.
Dandung menyebutkan, bansos yang dikeluarkan dari daftar pelaksanaan anggaran (DPA) DPUPRPKP Kota Malang. Untuk 185 rumah merupakan murni APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023. Sedangkan, dari APBD Jatim untuk menangani 40 rumah.
“Sisa ratusan RTLH lainnya, dari jumlah total keseluruhan 415 RTLH. Disokong APBN dari Kementerian PUPR Pusat, melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kesemuanya tidak ada kaitannya dengan bantuan dari BAZNAS,” sebut Dandung.
Salah satu penerima bansos RTLH, Ahmad Ichwani dari Kelurahan Ciptomulyo, Sukun. Ichwan mengapresiasi sekaligus berterima kasih atas bansos yang digulirkannya. Ia berpikiran rumahnya menjadi lebih bagus dan nyaman nantinya.
“Kendati masih ada beberapa perbaikan nantinya, yang dibutuh anggaran tambahan. Karena bansos yang diterimanya senilai Rp20 juta, otomatis kami menyesuaikannya. Semoga akan ada bansos lainnya dari Pemkot Malang melalui jalur lainnya,” pungkasnya.(Iwan/And/Red)
