MALANG, SUARADATA.com-Menjelang purna tugasnya pada 23 September 2023 mendatang, Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji kerap memikirkan nasib warganya. Utamanya mengenai beberapa hal penting yaitu penanganan banjir dan perbaikan RTLH.
Selain itu, peningkatan penyediaan kebutuhan air bersih serta pengadaan rumah PNS golongan 1 dan 2. Termasuk penanganan penguraian kemacetan di Kota Malang.
“Terkait hal itu semua, kami merasa memiliki rasa tanggungjawab. Karena pemerintah harus hadir dan membantunya. Meringankan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat,” ungkap Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharijanto, Kamis (14/09/2023).
Dandung membeberkan, perihal penanganan banjir di Kota Malang, pihaknya saat ini tengah membangun embung atau bozem. Rencananya akan dibangun pada empat titik. Lalu, dikuatkan lagi dengan pembangunan drainase (sudetan) baru. Termasuk peningkatan perbaikan drainase yang terbangun secara terintegrasi.
“Progresif pembangunannya terus diselesaikan, target penyelesaiannya pada November 2023. Tujuannya menuntaskan banjir secara berkala dan keseluruhan, sesuai master plan yang dibuat. Banjir akan berakhir pada 2028 mendatang,” bebernya.
Bukan itu saja, lanjut Dandung, Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji juga memikirkan terhadap rumah warganya yang dinilai tidak layak huni. Melalui APBD 2023, DPUPRPKP menganggarkan bantuan sosial (bansos), untuk 185 rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kami juga didukung bansos dari APBD Jatim dan APBN Kementerian PUPR Pusat Jakarta. Total keseluruhan ada 415 RTLH yang dibantu. Setiap RTLH yang dibantu senilai Rp20 juta. Target penyelesaian perbaikan rumahnya pada November 2023,” imbuh dia.
Perhatian beliau pun tidak berhenti dari situ saja. Kepada PNS golongan 1 dan 2 pun, turut dicurahkannya pula. Terbukti, pengadaan penyediaan perumahan khusus PNS golongan 1 dan 2. Telah dibangun oleh Pemkot Malang, di kawasan Bandulan Baru, Sukun.
“Bapak Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, waktu itu menyerahkan kuncinya secara simbolis. Kepada salah satu calon penghuninya, yakni PNS golongan 1 bertugas di SDN Lowokwaru 5 Malang, bernama Sutrisno. Hal lainnya, ditanganinya lewat OPD terkait. Tanpa sepengetahuan langsung oleh masyarakat,” cetusnya.
Terpisah, Dirtek Perumda Tugu Tirta, Ari Mukti saat menemani Komisi B DPRD Kota Malang meninjau pembangunan water treatment plant (WTP). Ia menjelaskan, pembangunan instalasi pengelolaan air (IPA) melalui metode WTP ini, tidak lain adalah meningkatkan pengadaan air baku lebih banyak lagi.
“Kami ingin melayani masyarakat (pelanggan) PDAM tanpa terkendala dari air bakunya. Pelanggan tidak sampai mengalami airnya mati, ketika terjadi pipa bocor atau meletus. Pelayanan air bersih tetap tertangani dengan baik. Sesuai keinginan semua pihak,” jelas Ari Mukti, Rabu (13/9/2023).
Ditempat lainnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra pun turut menyampaikan, terkait penguraian kemacetan selama ini terjadi Kota Malang. Kemudian, Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji menginstruksikan kepada Dishub.
Pihaknya ditugaskan untuk membantu dan menyelesaikannya dengan dibantu oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan (FLLAJ). Contohnya, berhasil menyelesaikan kawasan macet yang ebelumnya kerap terjadi di Kayutangan Heritage. Namun, kini sudah tertangani dengan baik dan lancar.
“Kami kini beralih fokus penanganannya di kawasan Buk Gluduk Brantas. Hingga saat ini terus dilakukan pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian skema tambahan. Nantinya kita terapkan pada 25 September untuk penerapannya. Sambil terus berpikir mencarikan solusinya terhadap simpul kemacetan lainnya untuk diuraikannya,” ucap mantan Kabag ULP Setda Kota Malang.
Selanjutnya, penyampaian dari Kabag Kesra Setda Kota Malang, Achmad Mabrur menyatakan, perihal kepedulian Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, khususnya di bidang pendidikan beliau sangat peduli. Anggaran bantuan pendidikan telah dipersiapkan lewat APBD sejak 2021 hingga sekarang.
Kesra ditugasi untuk menseleksi warga Kota Malang yang memiliki putra-putri bersekolah dan berprestasi. Pihaknya didelegasikan memberikan reward atau beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi akademik.
“Untuk SMA/SMK, kita berikan sebesar Rp 440 ribu/bulan, lanjut untuk mahasiswa sebesar Rp 2 juta/bulan. Bagi mahasiswa syarat IPK-nya minimal 3.25, dan tidak boleh di bawahnya itu dalam per semesternya,” ujar Mabrur.(Iwn/And/Red)
