Reporter: Nursalam
TUBAN, SUARADATA.com-Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Tuban meminta pemerintah untuk menjaga ketersediaan obat dan alat kesehatan di tengah lonjakan kasus Covid-19.
“Saya minta kepada pemkab dan pihak berwajib serta berwenang untuk mengecek apotek atau toko obat untuk memastikan stok dan harga jualnya,” kata Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Tuban, Khoirul Huda, Kamis (8/7/2021).
Menurutnya, ketersediaan obat dan alat kesehatan mesti dijamin. Tujuannya, agar tidak menyebabkan lonjakan harga yang akan membebani masyarakat. Selain itu, apotek, toko obat atau penyedia serta penjual obat dan alat kesehatan untuk tetap menerapkan harga normal.
“Kita khawatir dalam situasi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan situasi,” tuturnya,
Lebih lanjut Alumni UIN Sunan Ampel ini mengatakan, untuk melawan pandemi dibutuhkan peran semua pihak dengan memaksimalkan dukungannya pada upaya pemerintah dalam memerangi pandemi. Toko obat atau apotek bisa berperan dengan mendatangkan obat. Terutama, yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah banyak dan tidak menjual dengan harga tinggi atau HET. Selain itu, tidak menimbun obat atau alat kesehatan dengan harapan meraih keuntungan yang banyak
“Saya harap apotek tidak menimbun obat atau alat kesehatan dengan harapan meraih keuntungan yang banyak. Karena sama saja misalnya harga normal namun barangnya tidak ada karena sengaja ditimbun,” sambungnya.
Jika ada yang sengaja menimbun atau menjual dengan harga yang tidak wajar. Misalnya harga di atas harga eceran tertinggi (HET) harus ada tindakan dari pihak berwenang. Ini penting dilakukan agar masyarakat yang sudah susah tidak tambah susah.
“Untuk kondisi seperti ini pemkab atau pihak berwajib harus bisa memastikan ini tidak terjadi, demi menolong masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat terlayani dengan wajar.
Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga diharapkan mengikuti vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu bentuk ikhtiar melawan Covid 19. Tapi jangan dengan melakukan vaksinasi dengan menimbulkan kerumunan yang malah membuat masyarakat semakin rentan terpapar virus.
“Pemerintah harus mencari cara lain, bagaimana target vaksin terpenuhi tanpa menimbulkan kerumunan dan pejabat publik dan aparat harus memberi contoh dan melakukan edukasi serta melakukan pendekatan persuasif pada masyarakat dengan diterapkannya PPKM Darurat saat ini di Jawa dan Bali,” urainya.
Guna menjaga dan agar masyarakat bisa saling menjaga, menurut pria yang juga jurnalis ini, data penyebaran masyarakat yang terpapar virus harus dipublis secara transparan. Dengan tetap mematuhi kode etik penanganan pasien/orang sakit atau tidak menyebutkan identitas pribadi pasien.
Huda juga menghimbau dan mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ulama dan kiai untuk terus mengingatkan masyarakat. Harapannya, agar mematuhi protokol kesehatan dan tidak lupa melakukan ikhtiar batiniah dengan melakukan doa di rumah masing-masing.
“Agar pandemi Covid 19 ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal lagi,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
