TUBAN-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tuban dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Sabtu (24/08/2019).
Aksi tersebut digelar berbarengan dengan acara pelantikan DPRD baru periode tahun 2019-2024. Mereka menyampaikan beberapa rekomendasi kepada DPRD yang dilantik.
Korlap Aksi, Ahmad Kurniawan menegaskan, aksi bersama ini hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada DPRD yang akan dilantik pada hari ini.
“Tuntutan mahasiswa yaitu berharap dewan mampu menyerap aspirasi rakyat dengan maksimal, baik dibidang politik hukum dan ekonomi,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, terkait kinerja dewan sebelumnnya yang dianggap belum maksimal dalam mengemban amanah rakyat. Terbukti, sampai saat ini indeks kemiskinan masih tinggi. Data dari BPS, Kabupaten Tuban termiskin kelima di Jawa Timur dengan prosentase 16,87 persen. Hal itu masih jauh di atas rata-rata kemiskinan di Jatim yakni 11,77 persen.
“Harapan kami dengan adanya pelantikan DPRD yang baru ini, mereka bisa lebih baik dari sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Tuban Syaiful Anwar menyatakan, penghargaan banyaj disabet olh pemkab dibidang pelayanan publik terbaik. Namun, semua itu berbanding terbalik dengan realitas yang ada. Faktanya pelayanan masih carut-marut dan masyarakat masih belum mendapatkan sebagaimana haknya untuk mendapatkan pelayanan maksimal.
“Kami berharap agar DPRD makin aspiratif, menyerap aspirasi baik dibidang hukum, politik dan ekonomi,” pungkasnya.
Sebelum prosesi pelantikan di mulai, Ketua DPRD Tuban, Miyadi bersama Wakil Ketua Komisi A, Fahmi Fikroni menyempatkan menemui massa. Sejenak mendengar tuntutan dan mengungkapkan memang ada kinerja yang belum optimal, dan dirinya berjanji akan memperbaikinya pada lima tahun mendatang.
“Saya ucapkan terimakasih kepada PMII dan GMNI yang aktif mendukung kinerja dewan, dan kedepanya dalam Musrembang kami akan melibatkan didalamnya,” jelasnya.
Berikut ini rekomendasi para mahasiswa untuk wakil rakyat yang baru:
1. Program Dewan Perwakilan Rakyat harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan berprlnslp kepada keadilan.
2. Pengentasan Kemiskinan. Kabupaten Tuban sebagai salah satu kabupaten yang banyak berdiri perusahaan dan pusat industri dirasa belum mampu mengangkat derajat dan kesejateraan bagi warga masyarakat kabupaten Tuban. Dengan banyaknya perusahaan yang bertaraf nasional maupun lnternasional belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dapat dilihat bahwa kabupaten Tuban menempati posisi kelima dalam daftar kabupaten termiskin Jawa timur. Data terakhir dari BPS Jatim tercatat persentase sebesar 16,87 persen dan ini masih jauh diatas rata rata jumlah kemiskinan di Jawa Timur sejumlah 11,77 persen. Maka kami mendorong kepada DPRD Kabupaten Tuban periode 2019 – 2024 untuk lebih serius dalam menyikapi dan mencari penyelesaian dari permasalahan kemiskinan ini.
3. Mahalnya biaya pendidikan. Belum meratanya fasilitas Pendidikan baik itu infrastruktur maupun suprastuktur. Tingginya angka putus sekolah yang dimana dalam hal Ini dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di wilayah kabupaten Tuban yang hari ini sudah mencapai angka 18.644. Ini menunjukan bahwa penanganan terhadap masalah pengangguran masih belum begitu maksimal.
4.Selesaikan permasalahan sengketa konflik agraria. Kabupaten Tuban merupakan kabupaten yang memiliki cukup banyak konflik agraria. Masalah konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan birokrasi dan maupun perusahaan. Dalam hal ini salah satunya adalah konflik yang terjadi pada masyarakat Jenu dengan BUMN terkait dengan pendirian kilang minyak.
5. Manajemen pemerintah. Kabupaten Tuban yang meraih penghargaan kabupaten terbaik bidang pelayanan publik IAA (Indonesia’s Attractiveness Award) 2018. Berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Pada faktanya hari ini yang terjadi adalah masalah kurang primanya pelayanan publik dan belum terlaksanakannya Perbub nomor 37 tahun 2017. Tentang e-government baik di tingkatan desa maupun OPD Kabupaten Tuban.
6. Meminta DPRD Kabupaten Tuban untuk mengkaji regulasi terkait cagar budaya serta mengawal regulasinya.
7. PDRB Tuban 63 T ditahun 2018, jika laju ekonomi meningkat pasti PDRB meningkat sehingga disemua sektor sangat perlu di kontrol baik perdagangan, pertanian, holtikultural, dan perikanan.
8.Kami berharap DPRD Tuban harus mampu menyerap aspirasi rakyat dengan maksimal, baik di bidang politik, hukum, maupun ekonomi.
9. DPRD untuk segera mengontrol dan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Tuban.(Sal/Fat/Red)
