MALANG, SUARADATA.com-Belasan warga asal Kecamatan Kedungkandang dan Lowokwaru Kota Malang secara perwakilan mengeluhkan beberabpersoalan kepada Fraksi PKS di DPRD Kota Malang, Senin (1/11/2021).
Ia wadul terkait persoalan Pemkot Malang utamanya OPD terkait seperti DLH, DPUPRPKP, Dishub serta lainnya. OPD tersebut dinilai kurang tanggap atau kurang peka permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bahkan, sejauh ini dirasakan belum ada solusi bahkan penyelesaiannya.
Mujio Utomo mewakili RW lainnya mengungkan, warga Kecamatan Kedungkandang mengeluhkan meliputi infrastruktur. Seperti, kerusakan jalan (berlubang), gorong-gorong drainase, jalan tembus, kurangnya tong dan transportasi truk pengangkut sampah.
Belum lagi, menyangkut pavingisasi serta kekurangan sarana pembangunan gedung balai RW. Ditambah pula kekurangan tanah makam sekaligus adanya pemotongan bantuan PKH dan lainnya terkait gaji RW.
“Hal lainnya permasalahan retribusi parkir, warga tidak mendapatkan karcis parkir saat berparkir. Khawatirnya mengurangi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang,” beber Mujio Utomo.
Sementara, Ketua RW 2 Kelurahan Ketawanggede, Lowokwaru yakni Firman Husnul Arif mewakili lima pengurus RW lainnya menuturkan, warga mengeluhkan perihal keberadaan kampus UB maupun UIN di Kota Malang.
“Kami sebagai tetangga dekat belum pernah menikmati perhatian khusus yakni bentuk sosialnya. Justru pihak luar yang ada di Kabupaten Malang atau Kota Batu kerap merasakannya,” tutur Firman saat ditemui di DPRD.
Seyogyanya, menurut Firman, namanya bertetanggaan ada saling peduli dan bersinergi, bukannya tidak ada rasa kepedulian. Firman mencontohkan perihal pengabdian masyarakat, kedua kampus tersebut mestinya mendahulukan lingkungan Ketawanggede baru tempat lainnya.
“Demikian halnya, mahasiswa luar Malang Raya yang membutuhkan tempat kos. Maka pihak kampus memberdayakan untuk kos di rumah warga lingkungan Ketawanggede,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris F-PKS Ahmad Fuad Rahman yang diwaduli (dilapori) warga menegaskan, segera mendorong kepada Pemkot Malang utamanya DLH, DPUPRPKP, Dishub maupun OPD terkait lainnya untuk menindaklanjutinya.
“Kami secepatnya melakukan kroscek ke lokasi sekaligus menyampaikan ke DLH akan kekurangan transportasi pengangkut sampah tersebut. Termasuk perbaikan jalan rusak, DPUPRPKP secepatnya merespon untuk memperbaikinya,” tegas Fuad.
“Bila perlu, tambah Fuad, DPUPRPKP membentuk tim atau Satgas mobiling bagian penambalan aspal jalan berlubang,” imbuhnya.
Sedangkan, permasalahan di warga Kelurahan Ketawanggede. Pihaknya mencoba menjembatani dan mengkomunikasikan dengan UIN dan UB Malang. Apa yang menjadi keluhannya warga, agar UIN dan UB dapat memberikan perhatiannya.
“Tanggungjawab sosial sebagai lembaga pendidikan mestinya lebih dikuatkan masing-masing kampus. Disisi lain, mendorong Pemkot Malang memaksimalkan pentahelix sekaligus mengoptimalkan infrastruktur di Ketawanggede,” tukasnya.(Afd/And/Red)
