SURABAYA, SUARADATA.com-DPRD Jawa Timur menyatakan tidak akan melakukan Kunjungan Kerja (Kungker) selama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali yang berlaku 3 hingga 20 Juli 2021.
“Meniadakan kungker karena patuh kami patuh terhadap instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, Minggu (4/7/2021).
Kata dia, Inmendagri itu merupakan pedoman pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Covid-19 atau PPKM Darurat di wilayah Jawa – Bali. Demi memaksimalkan pelaksanaan Inmedagri tersebut, DPRD Jawa Timur memutuskan meniadakan kunjungan kerja (kunker). Peniadaan kunker itu selama pemberlakuan PPKM Darurat.
“Ini bentuk dukungan kami untuk memaksimalkan Inmendagri yang mengatur tentang PPKM Darurat di Jawa – Bali. Apalagi angka Covid di Jatim sedang tinggi,” tambahnya.
Perempuan pertama di era reformasi yang menjadi pimpinan DPRD Jatim ini menambahkan, untuk kegiatan di gedung DPRD Jatim dilakukan secara virtual atau online. Termasuk Rapat komisi dan hearing dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sedangkan, untuk rapat paripurna karena ada agenda laporan komisi-komisi, maka hanya satu perwakilan masing-masing komisi yang hadir. Sementara anggota dewan lainnya mengikuti paripurna secara online.
“Paripurna tetap berjalan hanya perwakilan fraksi masing-masing satu orang. pimpinan dewan pun hanya yang bertugas memimpin paripurna yang hadir. Ini dalam rangka physical distancing,” ujar alumnus Unesa Surabaya tersebut.
Ia menyampaikan, semua anggota DPRD Jatim diwajibkan memberikan edukasi tentang perilaku protokol kesehatan atau prokes dalam aktifitas keseharian. Para anggota dewan juga diimbau melakukan penguatan serta pendampingan pada masyarakat di daerah pemilihan (dapil) untuk menekan positive rate covid.
“Anggota DPRD Jatim juga turut aktif menekan laju Covid-19. Diantaranya dengan melakukan edukasi prokes dan pembagian masker serta vitamin pada masyarakat di dapil masing-masing,” bebernya.(Di/And/Red)
