MALANG, SUARADATA.com-Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji membuka rapat koordinasi teknik (Rakortek) terkait verifikasi usulan rencana pembangunan tahun anggaran 2024. Acara itu digelar Dinas PUPRPKP setempat di Hotel Ijen Suite Malang, Rabu (15/2/2023).
Rakortek tersebut bersumber dari hasil musyawarah rencana pembangunan dari tingkat RW dan kelurahan hingga kota. Sekaligus hasil dari pokok pikiran anggota 45 DPRD Kota Malang yang selama diserapnya melalui aspirasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji berpesan secara tegas kepada OPD terkait agar tidak melakukan aksi molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Jangan sampai apa yang direncanakan, pada saat pelaksanaannya tidak dapat dianggarkannya.
“Satu misal pelaksanaan pembangunan Puskesmas Bareng dan Alun-Alun Kedungkandang. Batal tidak terlaksana pengerjaannya, karena tidak dianggarkan. Hal semacam ini, tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.
Tujuan dari peningkatan pembangunan di daerah, tidak lain adalah harus bisa menekan angka kemiskinan ekstrem. Berikutnya menekan angka stunting kian berkurang hingga angka nol. Lalu program pembangunan yang diprioritaskan meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Peringatan juga kepada pihak rekanan, dalam hal ini kepada OPD penyediaan pekerjaan. Yang memiliki rekanan kerja tidak tertib administrasi. Ditambah, tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Harus ada evaluasi serius, tidak menutup kemungkinan dilakukan upaya blacklist,” tandasnya.
Dari hasil Musrenbang, mantan Ketua RW 1 Dinoyo ini menginformasikan, ada sebanyak 900 sekian proyek yang menjadi prioritas pembangunan tersebar di lima kecamatan atau 57 kelurahan di Kota Malang. Sementara pokok pikiran dari anggota DPRD sebanyak 178 pikir yang prioritas.
“Saat ini kita lakukan verifikasi atau saling mencocokan secara teknik. Baik itu usulan dari masyarakat. Dalam hal ini LPMK atau anggota serta dari kelompok lainnya. Yang nantinya akan dilaksanakan pada 2024 nanti,” imbuh dia.
Sementara itu, Sekretaris DPUPRPKP Kota Malang, Dahat Sih Bagyono mewakili Kepala DPUPRPKP, Dandung Djulharjanto menyebutkan, tema dari RKPD 2024 diusung adalah Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Daya Saing. Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Adaptif.
“Sebagaimana menjadi arahan Wali Kota Malang. Kami dilakukan verifikasi mendetail agar tepat sasaran. Hal lainnya, selaraskan usulan dengan prioritas RKPD. Lalu, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengawasan pekerjaan,” terang Dahat.
Masih ada lagi, mendorong infrastruktur responsif kelompok rentan dan gender. Kemudian diperkuat lagi dengan komunikasi pembangunan di era disrupsi digital.
Tujuan digelarnya Rakortek ini, tidak lain adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Berikutnya, lebih tertib administrasi pada perencanaannya. Lantas memberikan pelayanan terbaik infrastruktur.
“Dan akhirnya, apa yang kita rencanakan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai target dari perencanaan tersebut,” imbuhnya.
Selanjutnya, berdasarkan data yang diterima DPUPRPKP Kota Malang. Hasil dari usulan pokir 40 anggota DPRD terdapat 213 usulan. Kemudian, usulan dari hasil Musrenbang sebanyak 965 usulan.
Lantas bagi usulan dari Kecamatan Blimbing sebanyak 166 usulan, Kecamatan Kedungkandang (337), Kecamatan Klojen (182), Kecamatan Lowokwaru (166) dan Kecamatan Sukun (93) usulan.
“Disusul dengan usulan Musrenbang tematik lansia sebanyak 21 usulan. Hasil usulan dari Musrenbang dan pokok pikiran. Bermaksud untuk mendukung tercapainya sasaran dan peningkatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota,” pungkasnya.(Iwn/And/Red)
