Reporter: Nursalam
TUBAN, SUARADATA.com- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur akan menggelar Musyawarah Alim Ulama untuk membahas kriteria pemimpin 2024. Agenda tersebut akan digelar di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu (30/3/2022) mendatang.
Dalam Forum Musyawarah Alim Ulama tersebut, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.
Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar.
Selain itu, juga diikuti jajaran pengurus dan utusan badan otonom (Banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.
Dalam musyawarah tersebut, nantinya PWNU Jatim berharap kriteria tersebut akan menjadi acuan masyarakat, terutama warga nahdliyyin untuk memilih presiden, serta wakil rakyat di DPR RI dan DPRD Jatim maupun DPD RI.
“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. Meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur KH Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, dalam keterangan Senin, (28/3/2022).
Ditegaskan Kiai Matin, panggilan akrab Pengasuh Pendok Pesantren Sunan Bejagung, NU selalu hadir dalam setiap menghadapi permasalahan bangsa. Selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat.
“NU mempunyai kriteria tersendiri yang berpijak pada Al-Quran, Sunnah Nabi, kesepakatan pendapat ulama (Ijma’ dan Qiyas),” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib menegaskan, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.
’’NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang.
Dia menambahkan, PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.
Sejauh ini, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.
“Kami khawatir Presiden Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Termasuk dengan penundaan pemilu,” pungkasnya.(Sal/Ru/Red)
0 Comments