MALANG, SUARADATA.com-Wali Kota Malang didampingi Kepala DPMTSP-Naker, Erik S Santoso bersama 38 Kepala daerah lainnya telah menandatangani komitmen pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Penandatanganan tersebut berlangsung dihadapan Menpan RB, Tjahjo Kumolo. Penandatanganan tersebut bukti komitmen pembangunan MPP. Harapannya, bisa menjadi kunci keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
Dalam kesempatan itu, Menpan RB, Tjahjo Kumolo menekankan, agar dalam pembentukan MPP di daerah senantiasa memerlukan komitmen yang keseriusan dan kuat. Diawali dari diri gubernur, Bupati maupun Wali Kota.
“Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan serta bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan ini perlu dibangun secara utuh,” tukas Tjahjo Kumolo.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, wujud dan tekad Kota Malang di tahun 2021 yakni bangkit dari krisis. Seraya meningkatkan sistem birokrasi dan pelayanan publik melalui perubahan positif. Guna menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.
Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Indonesia saat sudah berdiri sebanyak 35 MPP diberbagai daerah dengan khas karakteristiknya.
“Termasuk, Kota Malang segera menghadirkan MPP pada bulan Agustus 2021 nanti,” jelas Sutiaji usai menandatangani komitmen, Selasa (02/03/2021).
Menurut Sutiaji, keberadaan atau pembangunan MPP difokuskan ditempat bekas Mall Alun – Alun di Jalan Merdeka Timur. MPP Kota Malang lebih mudah diakses tempatnya sekaligus mempermudah masyarakat mengajukan proses pengurusannya.
Guna menunjang MPP lebih berkualitas pemkot berkeinginan inovasi dengan menggandeng PTS atau PTN.
“Gimana PTS atau PTN bisa menyelenggarakan pelayanan legalisir maupun kepengurusan ijazah atau sejenisnya dilakukan di MPP tersebut,” kata dia.
Kepala DPMPTSP – Naker Kota Malang, Erik S Santoso menambahkan, setelah adanya refocusing anggaran covid-19 kemarin. MPP nantinya akan ada sekitar 200 layanan publik di sana yakni di lantai tiga.
“Kami sudah membahas sejak tahun lalu, sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan,” kata Erik.(Afd/And/Red)
